SketsaNusantara.id - Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR, MPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15 Agustus 2025.
Pidato ini menjadi momen penting, karena menandai arah kebijakan pemerintahan baru dalam mengelola ekonomi, aset negara, dan keadilan sosial.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti pengelolaan BUMN yang dinilai tidak rasional. Ia membandingkan praktik bisnis dengan kondisi BUMN saat ini.
“Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis, dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12 persen,” kata Prabowo.
Ia kemudian menambahkan standar yang lebih sederhana. “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen,” imbuhnya.
Prabowo mengungkapkan aset BUMN Indonesia mencapai nilai lebih dari 1.000 triliun USD. Dengan besarnya aset tersebut, ia menilai seharusnya BUMN mampu memberi kontribusi minimal 50 miliar USD setiap tahun.
Baca Juga: Gelar Paripurna Istimewa, Prabowo: Jangan Bangga Menjadi Kaya dengan Mengambil Hak Rakyat
“Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun USD, harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar USD, kalau 50 miliar USD, APBN kita tidak defisit,” terangnya.
Untuk menata ulang, Prabowo memberikan mandat kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia agar bisa membereskan BUMN. Ia juga menyinggung jumlah komisaris yang terlalu banyak sehingga memengaruhi kinerja.
“Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” tuturnya.
Selain BUMN, Prabowo menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen keadilan. Ia menegaskan bahwa sistem perpajakan harus berjalan dengan prinsip redistribusi.
“Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” ucapnya.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan penerimaan pajak akan terus ditingkatkan dengan tetap menjaga iklim investasi. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara pemasukan negara dan keberlanjutan usaha. “Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha,” tandasnya.