Saat ini pihak DPU menyatakan tengah menunggu laporan yang disusun oleh otoritas Indonesia untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Meski IACHR tidak memiliki kewenangan hukum seperti pengadilan, namun keputusan dan rekomendasinya disebut memiliki bobot politik dan moral yang besar.
Untuk itu komisi ini disebut mampu mengeluarkan rekomendasi agar negara mengeluarkan kebijakan atau kompensasi kepada korban pelanggaran HAM.
Bagi Indonesia, jika bukti-bukti mengarah pada kelalaian yang secara langsung berkontribusi pada kematian Juliana, bukan tidak mungkin kasus ini akan bergulir ke tingkat yudisial global.
Sementara itu, Kantor Jaksa Agung (AGU) Brasil menyatakan akan menuruti permintaan pihak keluarga Juliana untuk mendampingi autopsi ulang jenazah. AGU juga meminta Pengadilan Federal menggelar rapat darurat dengan DPU juga pemerintah untuk menentukan respons terkait kasus ini.
Semua pihak kini menanti hasil investigasi yang transparan dan akuntabel untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi yang menimpa Juliana Marins.
Sementara itu, menyikapi tuduhan ini, kepolisian Indonesia lewat Polres Lombok Timur telah bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan mendalam.
Sejumlah saksi, termasuk penyelenggara trekking, pemandu, porter, dan polisi kehutanan, telah dimintai keterangan, dimana investigasi mendalam ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelalaian pada kematian Juliana.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!