SketsaNusantara.id - Kabupaten Jember menyimpan kompleksitas sosial yang mencerminkan tantangan pembangunan di wilayah tapal kuda. Salah satu tantangan tersebut adalah kemiskinan.
Dalam diskusi soal pembangunan, data kemiskinan menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah sekaligus menilai kualitas hidup masyarakat.
Melalui angka tersebut, bisa diketahui apakah pertumbuhan ekonomi sudah menyentuh kelompok rentan atau belum.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Jember mengalami fluktuasi.
SketsaNusantara.id mengutip data ini dari publikasi resmi BPS “Kabupaten Jember dalam Angka 2025.
Garis kemiskinan di Jember meningkat dari Rp283.510 per kapita/bulan pada 2015 menjadi Rp459.043 pada 2024. Kenaikan ini bukan kabar sepenuhnya baik, karena hal ini juga mencerminkan biaya hidup yang semakin mahal, bukan semata peningkatan daya beli.
Pada 2019, jumlah penduduk miskin berada di titik terendah yaitu 226,57 ribu jiwa, namun langsung melonjak ke 247,99 ribu jiwa pada 2020, tahun pertama pandemi COVID-19. Fakta ini memperlihatkan betapa rentannya masyarakat Jember terhadap guncangan ekonomi.
Tahun 2015, persentase penduduk miskin di Jember masih 11,22 persen, namun secara bertahap berhasil ditekan menjadi 9,01 persen pada 2024.
Meski begitu, angka ini belum konsisten turun setiap tahun. Misalnya, sempat naik menjadi 10,41 persen pada 2021 sebelum kembali menurun.
Garis kemiskinan pada 2023 melonjak drastis ke Rp441.171, tertinggi dalam 9 tahun terakhir.
Namun, jumlah penduduk miskin juga naik dari 232,73 ribu (2022) menjadi 236,46 ribu (2023). Artinya, ada indikasi bahwa kenaikan garis kemiskinan belum diimbangi dengan penguatan daya beli warga.