Desakan agar Gibran mundur melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi salah satu sorotan utama dalam delapan poin tuntutan itu.
Tuntutan ini muncul di tengah derasnya kritik terhadap dinamika politik pasca-Pilpres 2024, terutama mengenai isu etika dan legitimasi.
Namun, hingga kini, belum ada keputusan resmi atau sikap final dari Presiden Prabowo terkait tuntutan tersebut.
Wiranto memastikan bahwa seluruh aspirasi tetap didengar dan dipertimbangkan secara menyeluruh. Namun ia mengingatkan, proses pengambilan keputusan di level Presiden tidak bisa instan atau tergesa-gesa.
“Masalah ini sangat fundamental, jadi tidak bisa hanya dengan tekanan sepihak,” ujar Wiranto.
Tuntutan Forum Purnawirawan TNI ini menjadi bukti bahwa dinamika politik Indonesia belum benar-benar tenang pasca pemilu.
Dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih, segala keputusan yang menyangkut jabatannya tentu berdampak besar pada stabilitas nasional.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!