Bahlil Disebut Membuat Kebijakan Dungu yang Berdampak pada Penderitaan Rakyat akibat LPG 3 KG Langka, Rocky Gerung: Dia Salah

SketsaNusantara.id - Rocky Gerung menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah membuat kebijakan yang dungu akibat larangan pada pengecer untuk menjual gas LPG 3 Kg.

Ia dinilai tidak memahami perannya sebagai menteri yang menjadi salah satu peralatan presiden dalam merumuskan kebijakan.

Dalam sistem Presidensial, seorang menteri berperan dalam mengefektifkan kebijakan presiden. Namun, kebijakan yang sempat dibuat oleh Bahlil membuat kabinet menjadi absurd.

Baca Juga: Detik-Detik Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Disemprot Masyarakat yang Antri Elpiji 3 Kg: Anak Kami Lapar...

Hal itu disampaikan dalam video kanal Youtube Rocky Gerung Official yang diunggah Selasa, 4 Februari 2025.

"Jadi, betul-betul kabinet yang absurd," kata Rocky, dikutip SketsaNusantara.id.

Pada dasarnya, presiden memang turut bertanggung jawab jika muncul kekacauan akibat peraturan menteri. Namun, lain hal jika menteri tidak berkonsultasi dulu kepada presiden terkait kebijakan tersebut.

Baca Juga: Diduga Kelelahan Mencari Gas LPG 3 Kg Potret Bapak Ini Viral dan Jadi Sorotan, Warganet Ramai Tag Akun Bahlil Lahadalia dan Gerindra

"Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden maka menterinya yang musti digusur, dilengserkan," lanjut Rocky.

Rocky pun mengatakan bahwa Bahlil seharusnya menyatakan dirinya bersalah karena tidak mampu bekerja secara efektif sebagai bagian dari kabinet.

Ia juga menyinggung adanya kemungkinan terjadinya kekacauan yang serupa dalam kabinet.

Baca Juga: Menteri ESDM Minta Maaf Perkara LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Rakyat, Momen Bahlil Hampir Ditampol Warga Saat Sidak ke Pangkalan Gas Jadi Sorotan

Menurutnya, banyak menteri yang tidak memahami peran mereka sebagai peralatan presiden.

"Kemungkinan-kemungkinan semacam ini juga bisa berlangsung atau berlaku di banyak hal, di menteri yang lain. Dan kelihatannya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial, menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia musti menerangkan kepada presiden apa aturan yang akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan," tutur Rocky.