Kamis, 4 Juni 2026

Golkar Bela Bahlil Lahadalia yang Masuk Daftar Menteri Terburuk di 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Kamis, 23 Januari 2025 | 10:19 WIB
Bahlil dibela partai Golkar karena masuk dalam daftar menteri terburuk. (Instagram/kesdm)
Bahlil dibela partai Golkar karena masuk dalam daftar menteri terburuk. (Instagram/kesdm)

SketsaNusantara.id - Partai Golkar angkat bicara terkait masuknya Bahlil Lahadalia dalma daftar menter dengan kinerja terburuk di 100 hari Kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham terhadap hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios).

Ia menilai survei tersebut tidak objektif dan cenderung menyesatkan.

Baca Juga: 100 Hari Kabinet Prabowo Gibran Bekerja, Inilah 5 Menteri dengan Rapor Merah Kinerja Terburuk, Bahlil Lahadalia Masuk 2 Kategori

"Sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis," ucap Idrud di Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

Menurutnya, survei itu gagal memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Bahlil di Kementerian ESDM.

Idrus mengklaim, selama masa jabatannya, Bahlil telah menunjukkan berbagai capaian positif yang seharusnya menjadi perhatian.

Baca Juga: Ngaku Aktivis '98, Bahlil Lahadalia Kena Cibir Said Didu, Mantan Anggota MPR Era Reformasi: Mungkin Sudah Ganti Nama

Survei Celios yang memicu kontroversi ini menempatkan Bahlil sebagai salah satu dari 3 menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam daftar tersebut, Bahlil berada di bawah Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Penilaian Celios menggunakan metode survei berbasis expert judgment, melibatkan 95 jurnalis dari 44 media kredibel di Indonesia.

Baca Juga: Detik-Detik Prabowo Roasting Bahlil Lahadalia saat Puncak Perayaan HUT ke-60 Golkar, Singgung Kemampuan Bahasa Inggris

Mereka diminta mengevaluasi kinerja para menteri berdasarkan 5 indikator utama, yakni pencapaian program, relevansi kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan, tata kelola anggaran, dan komunikasi kebijakan.

Namun, Idrus mempertanyakan validitas metode ini. Ia menyebut bahwa hasil survei hanya menyoroti sebagian kecil dari tugas dan tanggung jawab Menteri ESDM.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X