Jalan Rusak di Jember, Ketua DPRD Jember Sebut Harus Ada Peningkatan Status Jalan

SketsaNusantara.id - Polemik jalan rusak di Kecamatan Balung dan Jenggawah yang telah memakan korban, DPRD Jember segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.

Pasalnya, jalan rusak yang telah memakan korban ini menjadi kewenangan pihak pemerintah provinsi.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim terkait jalan rusak tersebut dan sudah dilakukan perbaikan.

Baca Juga: Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Politisi Gerindra DPRD Jember Tegaskan Kawal Persoalan Pupuk

"Secara komunikasi dengan Pj Gubernur sudah kita sampaikan dan memang ada rehabilitasi ringan, karena kondisinya saat ini masih curah hujan yang tinggi dan tidak dilakukan secara maksimal," ujarnya saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Senin 9 Desember 2024.

Selain itu, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan DPR Ri untuk bisa memberikan bantuan dalam perbaikan infrasturktur jalan ini.

"Kita komunikasikan dengan DPR RI, karena memang jalur tersebut banyak sekali dilintasi oleh truk bermuatan berat," imbuhnya.

Baca Juga: Sosialisasikan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Ketua Fraksi NasDem DPRD Jember: Tumbuhkan Rasa Nasionalisme

Menurut Halim langkah paling maksimal dalam mengantisipasi agar jalan ini tidak rusak kembali maka harus dilakukan pembetonan.

"Memang jalur ini harus ada peningkatan status, karena tonasenya yang terlalu besar dan konstruksinya harus beton supaya kuat," tuturnya.

Politisi Gerindra ini menyampaikan kalau biaya yang dibutuhkan, dalam peningkatan status ini perlu biaya yang cukup besar.

Baca Juga: Siapa Hana Hanifah? Biodata Profil Artis Cantik yang Terseret Kasus Dugaan Korupsi di DPRD Riau, Ternyata Hobi...

"Dengan kondisi ini perlu langkah taktis dengan mengkolaborasinya dengan pemerintah pusat, agar persoalan jalan ini bisa selesai dengan cepat," tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Jember juga melakukan komunikasi dengan Fraksi Gerindra di DPR RI untuk membantu menyelesaikan persoalan di Jember.