Jokowi Ikut Kampanye Ahmad Luthfi, Rocky Gerung Sebut Presiden ke-7 Tak Beretika: Kualitasnya Tak Bermutu!

SketsaNusantara.id - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ikut berkampanye bersama paslon nomor urut 02 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Purwokerto.

Hal ini mendapatkan kritikan pedas dari pengamat politik Rocky Gerung, bahwa sikap dari Jokowi yang turun ke ikut berkampanye bukan sikap kenegarawan.

"Fenomena Jokowi ikut dalam politik ini bukan diterangkan sebagai hak seseorang, yang bukan lagi sebagai presiden dan sedang menjagokan pilihannya," ujarnya saat dikutip SketsaNusantara.id dari akun X @AnKiiim_ pada Minggu, 17 November 2024. 

Baca Juga: Dicibir karena Penampilan Baru Tanpa Hijab, Inilah 5 Fakta Mengejutkan Citra Monica Istri Ifan Seventeen yang Pernah Digrebek di Apartemen

Rocky Gerung juga menerangkan, jika keikutsertaan Jokowi dalam kampanye Ahmad Luthfi ini bagian kerusakan etika politik.

"Ini kerusakan etika politik, yang harus dilihat ini adalah dimensi etisnya. Kondisinya tidak berupaya menyehatkan demokrasi," imbuhnya.

Pasalnya, saat ini Jokowi meski tidak menjadi presiden lagi, tetapi fasilitas negara masih melekat pada dirinya.

Baca Juga: Viral Video Happy Asmara Mual dan Muntah-Muntah di Belakang Panggung, Benarkah Sedang Hamil?

"Fasilitas yang masih melekat ini dipergunakan secara legal pasca tidak memiliki kekuasaan, tetapi ini dilakukan untuk memastikan dinastinya berjalan di tahun 2029 mendatang," pungkasnya.

Jokowi menurut Rocky Gerung, seharusnya dirinya menjadi guru bangsa, tetapi malah kini menjadi seorang politisi.

"Jadi terlihat jelas sekarang kualitas Jokowi bukan lagi sebagai negarawan tetapi menjadi politisi, maka ini kualitasnya tidak bermutu," tegasnya.

Baca Juga: Berkilauan Tersorot Kamera, Berapa Total Harga Perhiasan yang Dipakai Syahrini Saat Sedang Asyik Ngopi Cantik Bersama Reino Barack?

Rocky Gerung menambahkan, langkah Jokowi ini menjadi salah satu bentuk feodalisme yang masih dimanfaatkan dengan melalui blusukan dan kegiatan lainnya.

"Ini seharusnya tidak dilakukan Jokowi dan harusnya mengajarkan dalil integritas, dan jika ingin begitu seharusnya pidato untuk mengembalikan etika politik demokrasi itu yang harus dilanjutkan," ucapnya.***