SketsaNusantara.id - Ketua Bawaslu Kota Malang, M. Arifudin menjelaskan pemetaan potensi konflik dan kerawanan Pilkada 2024 di Kota Malang.
Arif menjelaskan, bahwa terdapat 5 titik kerawanan yang menjadi fokus saat ini.
"Kerawanan-kerawanan ini merupakan hasil evaluasi dan penelitian kami di lapangan terhadap pelaksanakan pemilu dan pemilihan sebelumnya," terang Arif, dikutip SketsaNusantara.id dari laman malangkota.bawaslu.go.id.
Baca Juga: Bondowoso Siap Menuju Pilkada 2024, Ini Hasil Rekapitulasi DPHP dari 11 Desa di Kecamatan Grujugan
"Pemetaan kerawanan ini merupakan dasar kami dalam melaksanakan pengawasan di lapangan secara maksimal," urainya.
"Secara garis besar tingkat kerawanan Kota Malang memang rendah, namun kita jangan lengah dan underestimate (meremehkan) karena setiap kemungkinan bisa saja terjadi," tekan Arif.
Hal itu ia paparkan saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 jelang Pilkada 2024 yang digelar Polresta Malang Kota bersama seluruh jajaran Forkopimda, pada Rabu, 7 Agustus di Ballroom Sanika Satyawanda Polresta Malang Kota.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan semua elemen dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan datang.
Fokus utama dari pertemuan ini adalah merumuskan strategi pengamanan yang efektif serta mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama proses pemilihan.
"Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan aman dan transparan. Kami berharap dengan adanya rapat ini, kita dapat bersama-sama menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul,” tandas Arif.
Sementara itu, Wakapolresta Malang Kota AKBP Apip Ginanjar menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan selama proses pemilihan.
"Kami akan bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pemilihan. Langkah-langkah preventif akan diambil untuk meminimalisir potensi kerawanan,” ujarnya.
Artikel Terkait
Siapkan Agenda Bulan Depan, Bawaslu Surabaya Lakukan Pengawasan Penetapan DPS
Temukan 22.735 Pemilih Satu KK Beda TPS, Bawaslu Sidoarjo Segera Minta KPU Tindaklanjuti
Bawaslu Sidoarjo Siapkan Jajaran Badan Ad-hoc untuk Lakukan Pengawasan Melekat Tahapan Pleno DPHP
Gus Jaddin dan Arismaya Parahita Bakal Calon Perseorangan Ajukan Sengketa, Bawaslu Jember Lakukan Sidang Terbuka
Bawaslu Kota Malang Gelar Exit Meeting dengan BPKP Jatim, Pantau Penggunaan Anggaran Selama Proses Pemilu