SketsaNusantara.id - Polemik tentang tawaran konsesi tambang pada ormas keagamaan masih belum usai.
Selain Nahdatul Ulama yang jadi sorotan, kini muncul geliat dari para aktivis muda Muhammadiyah mengkritisi adanya IUP tambang untuk ormas keagamaan.
Acara sarasehan yang digelar oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dengan tajuk 'Tambang Ramah Lingkungan' menjadi sorotan dan kegelisahan kaum muda Muhammadiyah.
Hal ini dinilai bahwa para pengambil kebijakan di internal PP Muhammadiyah terkesan dekat dan lekat dengan tawaran konsesi tambang bagi ormas keagamaan.
Hingga kini, PP Muhammadiyah belum memberikan keputusan terkait sikapnya terhadap tawaran IUP dari pemerintah.
Sementara, keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tentang pengambilan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah akan diagendakan pada rapat pleno Sabtu, 13 Juli 2024 mendatang.
Dilansir SketsaNusantara.id dari laman Change.org, menuliskan tentang ketakutan terkait dampak pertambangan yang dinilai bisa merusak lingkungan.
"Pertambangan batubara adalah mesin perusak iklim global! Emisi dari tambang memperparah krisis iklim yang mengancam kelangsungan hidup kita. Banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya akan semakin sering terjadi," tulisnya.
Sementara, tawaran konsesi tambang dari pemerintah yang tercantum dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 dinilai bisa menjebak persyarikatan untuk terus menerus memperbesar usaha industri ekstraktif dan melupakan transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Dalam petisi tersebut, para kaum muda Muhammadiyah ini mendesak PP Muhammadiyah harus mengambil sikap tegas.
"Jangankan berpikir untuk menerima, Pimpinan Pusat Muhammadiyah seharusnya memalingkan muka terhadap tawaran ini. Muhammadiyah adalah simbol perjuangan agama, nilai, dan norma yang luhur. Menerima tawaran tambang berarti mengkhianati jati diri kita sebagai pelopor gerakan filantropis dan kesehatan yang mulia," tulisnya.
Petisi generani muda Muhammadiyah ini menekankan bahwa penolakan ini karena anak muda merupakan salah satu yang paling terdampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disepakati oleh persyarikatan Muhammadiyah dinilai bisa menjadi tanggungan dosa bagi para generasi muda yang akan datang.
Artikel Terkait
Sejatinya Berperan Sebagai Penjaga Moral, GUSDURian Nyatakan Sikap Tolak Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan
GUSDURian Menolak, Ketua Umum PBNU Menyambut Baik, Polemik Perbedaan Pendapat Terkait Izin Tambang Ormas Agama
Haram Jadi Halal, Masyarakat Pertanyakan Keputusan PBNU Terima Konsesi Tambang yang Sempat Diharamkan Pada Tahun 2015
Ramai Polemik Soal Kebijakan Tambang bagi Ormas Keagamaan, 5 Film Ini Suarakan Isu Lingkungan di Indonesia yang Kondisinya Tidak Baik-Baik Saja
Netizen Gaduh! Polemik Konsesi Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan Makin Panas, Logo Nahdlatul Ulama Dimodifikasi Sebagai Bentuk Kritik