Minta Geser Anggaran Program Tak Efektif, Komisi B DPRD Jember Berikan Banyak Catatan Kritis ke Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

SketsaNusantara.id - Penyelarasan Kebijakan Umum Perubahan Anggara (KUPA) APBD 2026, Komisi B DPRD Jember menyoroti berbagai program yang mendesak agar segera ada pergeseran anggaran.

Pasalnya, ada beberapa kebutuhan mendesak dari masyarakat yang harus segera diambil kebijakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, salah satu yang perlu dilakukan penyesuaian yakni pada program Gerobak Cinta, yang membutuhkan anggaran cukup besar.

Baca Juga: Terima Satu Unit Mobil Damkar Baru, DPRD Jember Dorong Penambahan Armada Demi Tunjang Pelayanan Masyarakat

“Progtam ini jika kita lihat bahwa proses penganggarannya hingga eksekusinya sudah semrawut, dan bila memaksakan program tersebut. Maka bisa dialihkan ke program yang menyentuh masyarakat secara langsung,” ujarnya, Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pengalihan anggaran ini bisa difokuskan untuk pengelolaan sampah di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Jember.

“Karena jumlah sampah yang dihasilkan sangat besar sekali, seperti Pasar Tanjung setiap harinya bisa mencapai 14 ton sampah,” imbuhnya.

Baca Juga: Dorong Peningkatan PAD dari Sektor Retribusi Parkir, Komisi C DPRD Jember Targetkan Pendapatan Capai Rp23 Miliar

Kemudian, catatan kritis lainnya berkaitan dengan kebutuhan drainase pasar yang mendesak saat ini harus diperbaiki.

“Maka kami meminta data secara lebgkap terkait drainase pasar yang mengalami kerusakan,” pungkasnya.

Candra juga menyoal terkiat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar, karena banyak sekali kebocoran yang terjadi di lapangan.

Baca Juga: Tolak Pinjaman Rp786 Miliar, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Tunjukkan Rumus APBD 2027 Bebas Utang

“Kami banyak menerima informasi bahwa di Pasar Tanjung misalnya ada masalah tarik retribusi, yang mana nominal yang dipungut berbeda dengan yang disetorkan ke Kas Daerah,” tegasnya.

Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti persoalan terkait pembangunan kawasan food street yang nantinya akan merelokasi para PKL di alun-alun.