DPRD Jember Mulai Bahas APBD 2027, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tembus Rp4,5 Triliun

SketsaNusantara.id - DPRD Kabupaten Jember mulai mematangkan pembahasan arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun 2027.

Salah satu poin yang mengemuka dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut masih bersifat awal karena Badan Anggaran (Banggar) DPRD masih akan melakukan pendalaman sebelum dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati.

Baca Juga: Program Homecare Segera Diluncurkan, Komisi D DPRD Jember Sebut Kesiapan SDM Jadi Penentu Keberhasilan Program

"Rapat hari ini membahas KUA dan PPAS tahun 2027. Namun pembahasannya kami tunda sementara karena masih akan dipelajari oleh teman-teman Badan Anggaran dan dikonsultasikan dengan tim ahli," ujar Ahmad Halim, saat dikonfirmasi Rabu 29 Juli 2026.

Menurutnya, berdasarkan proyeksi awal, total pendapatan daerah pada APBD 2027 diperkirakan berada di angka sekitar Rp4,5 triliun. Nilai tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,294 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,226 triliun.

Ia mengatakan, apabila dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang berada di kisaran Rp4,3 triliun, maka terdapat kenaikan sekitar Rp200 miliar.

Baca Juga: Dukung Pemkab Luncurkan Program Homcare, DPRD Jember Dorong Pelayanan Kesehatan Bisa Menyentuh Plosok Desa

"Proyeksi APBD kita sekitar Rp4,5 triliun. Ada kenaikan kurang lebih Rp200 miliar. Tetapi ini masih berupa angka proyeksi sehingga masih akan didalami lagi," katanya.

Halim mengungkapkan bahwa arah kebijakan umum anggaran tahun 2027 masih sejalan dengan program prioritas Bupati Jember, yakni pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.

Ia menilai berbagai program daerah nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Baca Juga: Rencana Pembangunan PLTSa di TPA Pakusari, DPRD Jember Minta Segera Ambil Langkah Konkret Pengolahan Sampah

"Program-program daerah harus sinkron dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya rehabilitasi rumah tidak layak huni, pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat yang semuanya diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Selain sektor pendidikan dan perumahan, pembangunan infrastruktur jalan juga disebut menjadi bagian dari program yang akan diselaraskan dengan kebijakan lintas pemerintahan.***