Dalam pertemuan tersebut, seluruh utusan perwakilan fraksi (seperti Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, hingga Gerindra dan Nasdem) hadir dan menyatakan sepakat atau bersedia mengikuti agar usulan ini masuk ke tahap penyempurnaan naskah akademik dan legislasi.
Tim pengkaji dan para budayawan menyebut nama "Jawa Barat" dinilai sekadar penunjuk arah geografis peninggalan administratif masa lalu yang kurang mencerminkan jiwa masyarakatnya.
Pergantian nama menjadi Tatar Sunda dianggap memiliki nilai historis, dan identitas budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat yang mayoritas bersuku Sunda.
Secara administratif, nama "Sunda" sudah lama hilang dari peta pembagian wilayah Indonesia. Mengembalikan nama ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga eksistensi, marwah, dan warisan leluhur agar identitas tersebut tidak semakin tergerus zaman.
Meskipun mendapat sambutan positif dari bangku dewan dan para budayawan, realitas opini publik di media sosial justru berkata lain. Banyak warganet yang mengkritik keras dan mempertanyakan urgensi dari pergantian nama tersebut untuk saat ini.
Banyak warganet menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan masalah-masalah riil di lapangan.
Isu seperti pengangguran, pemerataan ekonomi, pengendalian harga bahan pokok, hingga perbaikan infrastruktur dirasa jauh lebih mendesak ketimbang mengurus pergantian nama yang terkesan elitis dan simbolis.
Selain itu, mengubah nama sebuah provinsi berarti harus merombak seluruh sistem administrasi.
Mulai dari perubahan plang nama jalan dan gedung instansi, stempel, logo, hingga dokumen kependudukan jutaan warga (KTP, KK, sertifikat). Hal ini tentu akan menyedot anggaran yang sangat masif.
Provinsi Jawa Barat saat ini juga dihuni oleh masyarakat yang sangat heterogen. Wilayah seperti Depok, Bekasi, atau Cirebon memiliki percampuran budaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.
Sebagian pihak khawatir nama "Tatar Sunda" justru akan mengesampingkan keberagaman yang sudah hidup berdampingan di provinsi tersebut.
Meski begitu, penggantian nama suatu daerah harus melalui proses yang tidak mudah. Usulan ini harus melewati penyempurnaan naskah akademik, pengkajian mendalam di DPRD hingga pada akhirnya membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini
Artikel Terkait
Apa Penyebab Dodol Garut Disebut Jajanan Manis Terbaik? Mengenal Perkembangan Kudapan Khas Jawa Barat yang Melegenda
Sejarah Bahasa Sunda Sejak Kerajaan-kerajaan di Jawa Barat Berkuasa di Nusantara: Kini Sudah Tidak Otentik!
Bukan Nama Sesungguhnya, Benarkah Gelar Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat Masih Memicu Perdebatan?
Ayu Ting Ting Baru Tahu? Asal Usul Nama Kota Depok Jawa Barat, Ternyata Singkatan dalam Bahasa Belanda, Artinya...
5 Daya Tarik Pantai Pangandaran di Jawa Barat yang Selalu Penuh saat Musim Liburan, Bisa Lihat Sunrise dan Sunset di Satu Spot!
Siapa Nama Asli Presiden Soekarno? Ternyata Ini Alasan dan Tujuan Bung Karno Ganti Nama Lengkap dengan Maknanya