PDIP Peringati 125 Tahun Bung Karno, Hasto Singgung Rupiah Melemah, IHSG Turun dan Supremasi Hukum yang Dinilai Kian Mendesak

SketsaNusantara.id - Peringatan hari lahir ke-125 Bung Karno kembali menjadi perhatian publik.

Momen tersebut tidak hanya mengenang sosok proklamator Indonesia, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Bagi PDI Perjuangan, peringatan kelahiran Bung Karno tahun ini memiliki makna khusus. Semangat perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia itu dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Baca Juga: Syahganda Bandingkan Rehabilitasi Ira Puspadewi dengan Penanganan Kasus Roy Suryo, Tom Lembong dan Hasto yang Disebut Sarat Unsur Politik

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut pemikiran Bung Karno selalu berkaitan dengan upaya membebaskan rakyat dari berbagai bentuk penindasan. Karena itu, nilai-nilai yang diwariskan sang proklamator dinilai penting untuk terus dipahami.

"Pemikiran dan cita-cita Bung Karno sangat kental dengan spirit dan narasi pembebasan," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu 6 Juni 2026.

Menurut Hasto, peringatan hari lahir Bung Karno ke-125 menjadi momentum untuk memahami konteks perjuangan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai gagasan besar sang proklamator. Bung Karno lahir dan tumbuh dalam suasana perjuangan kemerdekaan yang sarat dengan semangat revolusi kemanusiaan.

Baca Juga: Hasto Beberkan Megawati Pernah Tegur Jokowi soal Whoosh, Sebut Tak Sepenting Pendidikan dan Bendungan Petani

Ia menjelaskan bahwa cita-cita tersebut berkaitan dengan upaya menghapus berbagai bentuk penindasan. Dalam pandangannya, keadilan harus hadir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Hasto kemudian mengaitkan semangat perjuangan Bung Karno dengan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurutnya, keadilan di bidang hukum dan ekonomi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

Ia menyinggung sejumlah persoalan yang menurutnya berhubungan dengan tata kelola negara. Beberapa di antaranya adalah pergerakan nilai tukar rupiah, kondisi pasar saham, hingga tekanan yang dirasakan sektor riil.

Selain itu, Hasto juga menyoroti berbagai kasus korupsi yang muncul dalam kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menilai situasi itu diperburuk oleh persoalan yang berkaitan dengan supremasi hukum. Dalam pandangannya, lemahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum dapat memengaruhi persepsi publik maupun pelaku pasar.

Hasto menyebut kepastian hukum memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, keadilan hukum dinilai menjadi salah satu syarat penting dalam membangun kepercayaan publik.