Banjir Kritik, Ustadz Putra Pradipta Sentil Prabowo yang Dianggap Tidak Etis Gunakan dana APBN untuk Berkurban, Salsa Erwina Singgung Ketidakadilan

Namun, jika melihat kondisi Indonesia saat ini ketika pemerintah dinilai tidak transparan maka penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, terlebih ketika bantuan tersebut dianggap melekat pada nama pribadi presiden.

Putra Pradipta menilai keputusan Prabowo membeli sapi sebagai hewan kurban yang mengatasnamakan pribadi juga dianggap tidak etis, apalagi menggunakan uang rakyat.

"Kalau tetap memaksakan diri menggunakan APBN atau anggaran milik negar, maka etikanya itu diatasnamakan rakyat Indonesia dan nantinya juga ditunjuk sesuai tempat masing-masing dalam pendistribusian hewan kurban setelah disembelih," ujarnya.

"Jangan atas namakan pribadi atau personal, apalagi sampai namanya ditulis besar di badan hewan kurbannya. Astaghfirullahaladzim. Untuk ibadah pun pakai uang masyarakat pula, semoga pemerintah cepat sadar," pungkasnya.

Baca Juga: Kondisi Hewan Kurban Sehat Jelang Idul Adha 2026, Bupati Jember Gus Fawait Pastikan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Selain itu, aktivis sekaligus konten kreator Salsa Erwina Hutagalung, juga mengkritik Presiden yang dianggap tidak adil menggunakan nama pribadi setelah menggelontorkan uang rakyat ratusan miliar rupiah untuk membeli sapi kurban yang didistribusikan ke seluruh Indonesia.

"Jaman SD kita nabung bisa setahun lamanya untuk bisa beli hewan kurban yang nantinya dagingnya bisa dibagikan untuk yang membutuhkan," tulis Salsa dalam unggahan di akun Instagram @salsaer pada hari Rabu, 27 Mei 2026.

"Rasanya kurang adil kalo Presiden dengan harta 2T (menurut LHKPN) kemudian beli 1098 sapi jumbo dengan budget Rp100 miliar pake APBN dinamakan atas dirinya. Mengutip pernyataan dari Wamensesneg katanya dari anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," sambungnya.

Salsa juga mempertanyakan apakah penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban presiden memang sudah menjadi praktik yang lazim dilakukan setiap masa pemerintahan.

Baca Juga: Salsa Erwina Hutagalung Sapa Rakyat dengan Julukan Bos dan Beri Update Terkait Tuntutan Publik

Ia kembali mengingatkan banyaknya permasalahan yang masih harus mendapatkan banyak perhatian, termasuk pemulihan Aceh-Sumatra pasca banjir bandang di tengah pelemahan rupiah yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.

"Pertanyaan muncul, apakah setiap presiden kurban selalu dibayar APBN? sementara masa pak Jokowi tidak ada data tentang sumber uang kurban atas namanya," herannya.

"Di saat rupiah mencapai titik terendah, Aceh belum pulih, masyarakat kehilangan pekerjaan, semua kementerian disuruh berhemat. Apa kira-kira pertimbangan pak presiden Prabowo? Kenapa 100 milyar harus buat kurban atas nama presiden dibanding bantuan lain?" pungkasnya.

Baca Juga: Jauh Dari Kata Efisiensi! Anggota DPR RI Justru Gelar Rapat di Hotel Berbintang, Segini Perkiaraan Biaya Rapat di Hotel Fairmont, Sentuh Tiga Digit!

Kritikan tersebut kemudian menuai respons beragam dari warganet. Sebagian menilai kebijakan itu tidak etis karena menggunakan uang publik untuk aktivitas yang justru dianggap sebagai pencitraan pribadi Presiden.