Penjelasan Pemkab Lumajang Soal Donasi Resmi, Pengungsian Liar, dan Pemenuhan Logistik bagi Ratusan Pengungsi Erupsi Semeru

SketsaNusantara.id - Sebagian warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru kini berada di lokasi pengungsian yang sudah dinyatakan aman.

Sebagian lainnya memilih kembali ke rumah setelah situasi di wilayah mereka dinilai memungkinkan. Kondisi ini terlihat sejak masa tanggap darurat diberlakukan setelah erupsi yang terjadi pada 19 November 2025.

Data terbaru menunjukkan jumlah pengungsi tersebar di dua kecamatan utama. Tercatat ada 852 jiwa yang mengungsi di Kecamatan Pronojiwo dan menempati sejumlah titik penampungan.

Baca Juga: Erupsi Semeru Masih Aktif 36–45 Kali per 12 Jam, Warga Diminta Jauhi Zona Merah karena Ancaman Lahar Dingin

Sementara itu, sebanyak 264 jiwa berada di titik pengungsian yang tersebar di Kecamatan Candipuro. Kedua wilayah ini menjadi pusat penanganan sejak hari pertama erupsi.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan melalui mekanisme resmi. Distribusi bantuan disampaikan melalui tim gabungan yang bertugas di lapangan.

Pemerintah setempat memastikan stok logistik berada pada tingkat aman selama masa tanggap darurat. Kebutuhan pokok juga diserahkan sesuai prioritas di setiap pos pengungsian.

Baca Juga: Naikkan Status Awas, Badan Geologi Larang Keras Masyarakat Sekadar Ambil Konten di Radius 8 km Puncak Gunung Semeru

Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, menyampaikan bahwa distribusi dilakukan melalui Dinas Sosial PPPA dan BPBD.

Dalam keterangan resminya ia menegaskan, “Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan.” Pernyataan tersebut disampaikan saat evaluasi pos komando PDB erupsi pada 22 November 2025.

Agus juga mengingatkan warga yang ingin memberikan bantuan untuk menyalurkannya melalui jalur resmi. Ia menjelaskan risiko penumpukan logistik jika donasi dikirim secara terpisah tanpa koordinasi.

Dalam kondisi darurat, bantuan yang tidak terkoordinasi berpotensi hanya menumpuk di satu titik pengungsian. Situasi tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan distribusi pada posko lain yang membutuhkan.

Pemerintah membuka dua posko resmi, yaitu Posko Candipuro dan Posko Pronojiwo. Keduanya menjadi pusat koordinasi logistik agar bantuan dapat disalurkan secara merata.