Dorong 8 Isu Strategis ke Parlemen, UIN KHAS Jember Paparkan Kebutuhan PTKIN Hadapi Tantangan Global

SketsaNusantara.id - Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember memberikan 8 isu strategis, terkait dengan arah kebijakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Isu strategis ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VIII DPR RI.

Sebab, ada beberapa aspek dinamika dalam pendidikan PTKIN terutama dengan disrupsi digital, kemajuan kecerdasan buatan (AI) dan transformasi industri 5.0.

Baca Juga: Gelar Rektor Cup, UIN KHAS Jember Tegaskan Bangun Karakter Mahasiswa yang Unggul dan Kompetitif

Rektor UIN KHAS Jember Prof Hepni mengatakan, kondisi perguruan tinggi saat ini tengah berada di persimpangan karena adanya perkembangan teknologi.

Sebab, perlu langkah konkret dan fundamental yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam membangun jejaring berskala internasional, untuk bisa mengintegrasikan nilai spiritualitas dan sains modern.

Menurutnya, saat ini dengan cita-cita menyongsong Indonesia Emas 2045 kampus-kampus berlomba untuk membentuk SDM yang unggul, agar bisa bersaing dengan skala global.

Baca Juga: Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan FH Universitas Brawijaya Resmi Jalin Kerja Sama

"Meskipun saat ini ketimpangan kualitas antar perguruan tinggi, asimetri kebijakan PTKIN dan PTN masih menjadi hambatan yang besar," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu 22 November 2025.

Maka perlu sinkronisasi lintas kementerian, sehingga langkah membangun Indonesia Emas 2045 bisa terwujud secara merata.

"Kondisi yang dialami oleh PTKIN yang berpegang pada pendidikan Islam moderat masih banyak kekurangan, mulai dari keterbatasan sarana, lemahnya digitalisasi, ketimpangan fasilitas hingga ekspektasi publik terhadap kualitas lulusa yang kerap dibandingkan dengan PTN," pungkasnya.

Baca Juga: UIN KHAS Jember Gelar Dialog Ulama dan Akademisi: Menavigasi Moderasi Beragama di Era Global

Dengan kondisi tersebut pihaknya mengajukan 8 isu penting yang menyoroti perkembangan PTKIN di antaranya:

1. Regulasi penerimaan calon mahasiswa baru, yang masih didominasi oleh PTN-BH dan mengurangi kuota bagi PTKIN untuk mendapatkan mahasiswa unggul.