SketsaNusantara.id - Program UMKM Gerobak Cinta terus mendapatkan sorotan, kini Komisi B DPRD Jember meminta agar perancanaannya dibenahi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto saat dikonfirmasi, di DPRD Jember, Kamis 6 November 2025.
Ia menilai, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai leading sektor program Gerobak Cinta kurang siap dalam perencanaan bantuan kepada masyarakat tersebut.
"Program ini terancam tidak maksimal diserapnya, sebab perencanaan dan penerima bantuannya tidak matang disusun," ujarnya.
Selain itu, anggaran untuk Program Gerobak Cinta sendiri menurutnya mengalami kenaikkan anggaran sebesar Rp161 juta sehingga menjadi Rp12,6 miliar di tahun 2025 ini.
Candra mengatakan, dari anggaran yang telah disiapkan tersebut penerima bantuan untuk program Gerobak Cinta ini mencapai 2.800 UMKM dan kini menyusut sekitar 1.282 penerima saja.
Baca Juga: RAPBD 2026 Segera Dibahas, DPRD Jember Pastikan Tidak Ada Kendala Setelah Konsultasi Pemprov Jatim
"Penyusutan ini dikarenakan adanya proses verifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT-SEN), dari Dinsos," imbuhnya.
Berdasarkan Inpres nomor 4 Tahun 2025, kata Candra sejak bulan Februari aturan tersebut sudah ada dan penerima bantuan seharusnya masuk dalam DT-SEN.
"Hal ini menunjukan bahwa Diskop sendiri tidak menjalankan persyaratkan, sesuai dengan Inpres tersebut," tegasnya.
Baca Juga: Banyak Pohon Tumbang saat Cuaca Ektrem, Komisi C DPRD Jember Minta OPD Segera Lakukan Perempesan
Politisi PDI Perjuangan ini menurutnya, ada penyusutan sekitar 60 persen penerima sehingga akan membuat serapan anggaran Rp12,6 miliar dari program Mlijo Cinta tidak terserap.
"Kalau tidak terserap maka berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)," paparnya.
Artikel Terkait
Polemik MBG Mencuat, DPRD Jember Beri Kritik Pedas ke SPPG: Masih Ada yang Belum Miliki Sertifikat Higienis dan Sanitasi
Jelang Akhir Tahun Puluhan Proyek Infrastruktur Baru Selesai Lelang, DPRD Jember Soroti Risiko Kualitas Pengerjaan
Paripurna APBD 2026 Ditunda, DPRD Jember Sebut Ada Pengurangan DBHCHT ke Daerah Sebesar Rp75 Miliar
Pembahasan APBD 2026 Belum Bisa Dilaksanakan, DPRD Jember Masih Konsultasikan 2 Hal Penting ke Pemprov Jatim
Satu Pimpinan DPRD Jember Tersangkut Kasus Hukum, Wakil Ketua Widarto: Tak Pengaruhi Kinerja Parlemen
HET Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen, Komisi B DPRD Jember Minta Dinas TPHP Awasi Kuota dan Proses Distribusinya
Kementan Umumkan Harga Pupuk Bersubsidi Turun, Fraksi Gerindra DPRD Jember Siap Kawal Kebijakan Pemerintah Pusat
Banyak Pohon Tumbang saat Cuaca Ektrem, Komisi C DPRD Jember Minta OPD Segera Lakukan Perempesan
RAPBD 2026 Segera Dibahas, DPRD Jember Pastikan Tidak Ada Kendala Setelah Konsultasi Pemprov Jatim
DPRD Jember Minta Partai NasDem Segera Usulkan Pengganti Pimpinan Sementara, Widarto: Ini Sesuai dengan Tatib Dewan