Jokowi Angkat Bicara Perihal Hutang Woosh Hingga Triliunan: Ini Kan Baru Tahun Pertama...

SketsaNusantara.id – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara menanggapi polemik kereta cepat Jakarta-Bandung Woosh.

Hal itu berkaitan dengan polemik kerugian finansial yang kini membebani negara akibat dari proyek kereta cepat tersebut.

Jokowi menegaskan bahwa proyek transportasi massal, termasuk Whoosh, tidak semata-mata diukur dari keuntungan laba bersih.

Baca Juga: Tolak Hadiah Negara, Jokowi Pilih Tinggal di Rumah Sendiri Ketimbang Rumah Pensiun di Colomadu, Alasannya Jadi Sorotan

Woosh dinilainya bukan hanya dinilai sebagai transportasi masal saja, melainkan dari keuntungan dan investasi sosial yang dihasilkan.

Sedangkan terkait hutang Woosh menurut Jokowi otomatis akan berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang.

"Kalau penumpangnya sekarang perhari kan Woosh itu sudah 19 ribu dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang," ungkap Jokowi dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube KOMPASTV.

Baca Juga: Tanggapan Jokowi Dinobatkan Penasihat Global Bloomberg New Economy: Perkuat Suara Negara Berkembang di Ekonomi Dunia

"Itu kalau setiap tahun naik, naik orang berpindah ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, ini kan baru tahun pertama," imbuhnya.

Saat disinggung mengenai besarnya utang proyek Whoosh, Jokowi memberikan pandangan bahwa kerugian finansial di tahun-tahun awal adalah hal yang wajar bagi proyek transportasi publik. 

Hutang tersebut menurutnya secara bertahap akan berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang.

Baca Juga: Apa Itu Bloomberg New Economy? Jokowi Kini Terpilih Sebagai Anggota Dewan Penasehat Global

Pernyataan ini menggarisbawahi keyakinan pemerintah bahwa peningkatan volume penumpang dan pergerakan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal adalah kunci untuk menyehatkan keuangan Whoosh dan melunasi kewajiban utang.

Jokowi secara tegas membantah anggapan bahwa proyek Whoosh merugikan negara.