Minggu, 19 Juli 2026

Belanja Daerah Tersendat, Misbakhun Tegaskan Dana Rp234 Triliun Harus Segera Digerakkan untuk Rakyat

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Senin, 27 Oktober 2025 | 06:00 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Pemda segera mengoptimalkan dana Rp234 triliun yang masih mengendap di perbankan. (Dok. Fraksi Golkar)
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Pemda segera mengoptimalkan dana Rp234 triliun yang masih mengendap di perbankan. (Dok. Fraksi Golkar)

Menurutnya, setiap rupiah anggaran publik yang digulirkan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kalau dikelola dengan cepat dan tepat, dampaknya bisa langsung dirasakan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” jelas politisi dari Partai Golkar itu.

Misbakhun menambahkan, belanja daerah yang efektif dapat membantu memperkuat daya beli masyarakat, memperlancar roda perekonomian, dan memperkuat fondasi fiskal di tingkat lokal.

Perlu Evaluasi Penyebab Dana Mengendap

Meski menyoroti lambatnya penyerapan anggaran, Misbakhun menilai tingginya dana mengendap di bank tidak serta-merta menandakan kelalaian pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar masalah kondisi tersebut.

“Perlu pendalaman apakah ini disebabkan oleh perencanaan APBD yang belum sinkron dengan APBN,” ujarnya.

Ia juga menambahkan beberapa kemungkinan penyebab lainnya, seperti penyesuaian regulasi yang belum rampung, keterlambatan dalam proses pengadaan, atau faktor kehati-hatian Pemda dalam menjaga kas daerah. Menurut Misbakhun, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penggunaan anggaran publik bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Misbakhun mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pembinaan serta koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa berjalan sesuai target.

Ia menegaskan bahwa percepatan belanja publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya berharap belanja daerah bisa segera dipercepat menjelang penutupan tahun anggaran 2025 agar benar-benar berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Misbakhun.

Menurut Misbakhun, belanja pemerintah daerah memiliki peran vital sebagai pendorong aktivitas ekonomi, terutama di tengah tantangan global dan dampak jangka panjang pandemi. Dana publik yang terserap dengan baik akan membantu membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X