Kamis, 4 Juni 2026

Mengapa Angka Kemiskinan BPS 8,47 Persen, Sementara Bank Dunia 68,2 Persen? Pengamat Ekonomi Jelaskan Perbedaan Ukuran dan Dampaknya

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Sabtu, 13 September 2025 | 22:00 WIB
Pengamat ekonomi, Ferry Latuhihin menyoroti perbedaan angka kemiskinan RI antara BPS dengan Bank Dunia. (YouTube.com/Tonny Hermawan Adikarjo)
Pengamat ekonomi, Ferry Latuhihin menyoroti perbedaan angka kemiskinan RI antara BPS dengan Bank Dunia. (YouTube.com/Tonny Hermawan Adikarjo)

SketsaNusantara.id - Perbedaan angka kemiskinan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia atau World Bank kembali memicu diskusi publik.

Data resmi keduanya yang dirilis tahun 2025 menampilkan selisih sangat jauh, sehingga memunculkan pertanyaan besar dari masyarakat.

Isu ini disoroti pengamat ekonomi Ferry Latuhihin dalam siniar YouTube Tonny Hermawan Adikarjo pada Jumat, 12 September 2025.

Baca Juga: Lonjakan Wisatawan Mancanegara Capai 1,48 Juta pada Juli 2025, BPS Ungkap Destinasi Favorit dan Pendorong Utama

Ferry menilai wajar bila publik bingung, karena data yang dipublikasikan BPS dan Bank Dunia berbeda secara signifikan.

Dalam pembuka percakapan, Tonny menyebut dua data resmi yang baru saja dirilis.

“Pada 25 Juli 2025, BPS menyatakan angka kemiskinan di Indonesia hanya 8,47 persen, turun 0,1 persen dibanding September 2024. Tetapi Bank Dunia mengatakan kemiskinan di Indonesia mencapai 68,2 persen. Nah, sebenarnya yang benar yang mana?” tanya Tonny kepada Ferry.

Baca Juga: Ngantor di Desa, Bupati Jember Muhammad Fawait Berkolaborasi dengan BPS

Menanggapi hal itu, Ferry menjelaskan bahwa perbedaan mendasar terletak pada metode pengukuran yang dipakai.

Menurutnya, BPS menggunakan ukuran konsumsi harian di bawah Rp20.000 per orang sebagai indikator seseorang masuk kategori miskin. Dengan metode tersebut, hasilnya adalah angka kemiskinan nasional 8,47 persen.

Ferry menambahkan bahwa bila seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang dari Rp20.000, maka ia masuk ke garis kemiskinan.

Baca Juga: 3 Kecamatan Terluas di Jember Menurut Data Resmi BPS, Selisih Luasnya Mengejutkan!

Perhitungan ini setara dengan Rp600 ribu per bulan untuk satu kepala. BPS menilai angka tersebut masih relevan dalam konteks sosial dan geografis Indonesia.

Namun, standar Bank Dunia berbeda. Lembaga internasional itu memakai konsep purchasing power parity atau paritas daya beli.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X