Kamis, 4 Juni 2026

PT AAP Tambak Udang Vaname Tak Miliki Izin Lengkap, Ketua Komisi C DPRD Jember Minta Perusahaan Ditutup Total!

Photo Author
Angga Juli Setiawan, Sketsa Nusantara
- Jumat, 12 September 2025 | 18:15 WIB
Peninjauan tambak udang vaname di Ambulu. (Angga Juli Setiawan/SketsaNusantara.id)
Peninjauan tambak udang vaname di Ambulu. (Angga Juli Setiawan/SketsaNusantara.id)

SketsaNusantara.id - Inspensi Mendadak (Sidak) Komisi B dan C DPRD Jember di PT Alam Anugerah Pertiwi (AAP), meminta untuk operasionalnya ditutup total.

Hal ini merupakan dampak dari temuan beberapa izin perusahaan tambak udang vaname, yang masih belum ada hingga kini.

Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, hasil dari sidak menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Baca Juga: Sidak Tambak Udang Vaname di Ambulu, Komisi B dan C DPRD Jember Temukan Pipa Laut Telah Terpasang: Izinnya Belum Ada!

“Mulai dari izin yang belum keluar, kemudian IPAL yang masih belum ada juga izinnya. Tetapi mereka (PT AAP) sudah panen 14 kali kan ini lucu sekali,” ujarnya saat dikonfirmasi di Ambulu, Jumat, 12 September 2025.

Ardi menegaskan, jika sikap dari PT AAP ini sudah melanggar regulasi yang ada dan pemerintah daerah harus bertindak tegas dalam kasus ini.

“Ini sudah menjadi polemik di tengah masyarakat, maka pemerintah harus tegas terhadap regulasi perizinan perusahaan,” imbuhnya.

Baca Juga: Tiket Penerbangan di Bandara Notohadinegoro Mulai Dibuka, Ketua Komisi C DPRD Jember: Ini Peluang untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

“Kita ini tidak anti terhadap investasi yang masuk, tetapi harus mengikuti regulasi yang ada dan legal,” tegasnya.

Kondisi di lapangan, Ardi mengungkapkan jika ekosistem mangrove dan lingkungan di sekitar tambak udang ini mengalami kerusakan.

“Padahal penanaman mangrove ini sudahbsejak lama, untuk menahan air laut sehingga tidak berdampak langsung pada pemukiman masyarakat,” paparnya.

Baca Juga: Respon Polemik Nasional, Fraksi PKB DPRD Jember Minta Maaf dan Komitmen Tingkatkan Kinerja

Politisi Gerindra ini menegaskan, tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk langsung ke pemerintah daerah, padahal mereka (PT AAP) sudah beroperasi cukup lama.

“Sudah beroperasi cukup lama, 14 kali panen tapi PAD nya tidak ada masuk ke daerah. Kan ini menunjukan mereka ingin investasi secara ilegal di sini,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Angga Juli Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X