Kamis, 4 Juni 2026

Respon Polemik Nasional, Fraksi PKB DPRD Jember Minta Maaf dan Komitmen Tingkatkan Kinerja

Photo Author
Angga Juli Setiawan, Sketsa Nusantara
- Senin, 8 September 2025 | 13:50 WIB
Anggota Fraksi PKB DPRD Jember Hafidi saat dikonfirmasi. (Angga Juli Setiawan/SketsaNusantara.id)
Anggota Fraksi PKB DPRD Jember Hafidi saat dikonfirmasi. (Angga Juli Setiawan/SketsaNusantara.id)

SketsaNusantara.id - Menyikapi polemik nasional saat ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember meminta maaf dan berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja di parlemen.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB DPRD Jember Hafidi, saat dikonfirmasi di Fraksi PKB DPRD Jember pada, 8 September 2025.

"Kondisi saat ini yang terjadi di pusat, banyak berdampak hingga daerah. Terlebih lagi berimbas pada sosial dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Perizinan Usaha Mie Gacoan Dinilai Tak Lengkap, Legislator NasDem DPRD Jember Minta Hentikan Pembangunan Sementara

Hafidi mengungkapkan, atas dasar tersebut Fraksi PKB DPRD Jember berkomitmen untuk terus membangun kinerja yang lebih baik lagi.

"Kami fraksi PKB berkomitmen sebagai partai politik terpanggil dan perlu menyampaikan, agar tidak terjadi salah persepsi," imbuhnya.

"Kami juga berkomitmen membuka seluas-luasnya ruang dialog masyarakt untuk menyampaikan aspirasinya, bisa melalui kantor DPRD Jember atau ke kantor PKB," paparnya.

Baca Juga: Dibuka Kembali 4 September 2025, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kesiapan Jalur Gumitir

Sikap ini diambil agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, sebab menurutnya ini kebutuhan dari masyarakat Jember.

"Makanya kondisinya saat ini masyarakat sudah luka, jadi jangan ada luka di atas luka," tuturnya.

Aspirasi yang disampaikan menurut Hafidi, ada sebanyak 2,6 juta warga Jember yang banyak masukkan yang hendak diberikan tetapi memang tidak bisa tercover semuanya.

Baca Juga: DPRD Jember Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dengan Libatkan Masyarakat

"Memang tidak tertampung secara keseluruhan, tetapi kami pasti akan menyaring mana hal yang perlu didahulukan atau menjadi skala prioritas," jelasnya.

"Khususnya pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti kesehatan dan pendidikan," tegasnya.

Halaman:

Editor: Angga Juli Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X