Gercep Tangani Wabah Campak, Bupati Jember Gus Fawait Siapkan 11 Ribu Vaksin Imunisasi untuk Anak-Anak

SketsaNusantara.id - Merabaknya kasus campak di Jember membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember, melakukan tracing dan pemberian vaksin imuniasi bagi balita serta anak-anak.

Berdasarkan data, Dinkes mencatat ada sebanyak 36 anak-anak yang positif campak dan 148 anak-anak terduga terjangkit.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait langsung menginstruksikan Dinkes untuk melakukan percepatan vaksin campak bagi anak-anak di Jember.

Baca Juga: Catat 36 Kasus Campak di Jember, Dinkes Terima 148 Laporan Dugaan Anak-Anak Terjangkit

"Persoalan kesehatan ini sangat penting, terlebih soal campak yang sekarang merebak di Jember. Maka langkahnya dengan melakukan pengobatan dan memberikan vaksin imuniasi bagi mereka," ujarnya saat dikonfirmasi pada Pro Gus'e di Pemkab Jember, Kamis, 28 Agustus 2025.

Gus Fawait menjelaskan, saat ini Dinkes telah melakukan tracing kepada suspek dan yang memiliki kontak erat dengan pasien.

"Sehingga ini mengantisipasi adanya penularan, dengan memberikan pengobatan dan vaksin bagi balita yang belum imunisasi lengkap," imbuhnya.

Baca Juga: Jangan Ketinggalan, Bupati Jember Gus Fawait Bakal Hadirkan Puluhan Pelayanan di Kecamatan Arjasa

Untuk mempercepat proses vaksinasi bagi anak-anak, Gus Fawait meminta kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) di setiap puskesmas untuk turun langsung.

"Kita ada 1000 nakes yang membantu proses screening, sehingga bisa mempercepat proses imunisasi bagi anak-anak," ungkapnya.

"Terkait teknisnya akan dibuat semudah mungkin, bisa dilakukan dengan door to door, di sekolah atau melalui media lainnya agar mempercepat," pungkasnya.

Baca Juga: Cegah AKI-AKB, Bupati Jember Gus Fawait Bakal Terjunkan 1000 Nakes untuk Pantau Ibu Hamil hingga Melahirkan

Hingga saat ini, Bupati Gus Fawait juga menekankan bahwa stok vaksin di Jember sangat mencukupi untuk seluruh anak-anak.

"Stok vaksin kita cukup, ada 11 ribu dan bila kurang nantinya kami diperbolehkan untuk meminta kembali ke pemerintah pusat," jelasnya.