SketsaNusantara.id - Pasca sidang Paripurna di DPRD Jember, Kamis 7 Agustus 2025, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan kritik terhadap Wakil Bupati Jember Djoko Susanto yang 11 kali tak hadiri rapat.
Hal ini membuat Fraksi PKB DPRD Jember melancarkan kritik keras, dan meminta pernyataan resmi dari Wakil Bupati Djoko Susanto yang tak mau hadiri Sidang Paripurna.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengatakan jika tidak mendapatkan undangan untuk hadir dalam acara paripurna tersebut.
Baca Juga: Sering Mangkir dari Sidang Paripurna, Fraksi PKB DPRD Jember Kritik Keras Wabup Djoko Susanto
"Berdasarkan penjelasan dari ajudan tidak ada undangan yang dimaksud, kalau tidak ada undangan bagaimana saya bisa menghadiri kan begitu," ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat 8 Agustus 2025.
Djoko menilai jika kelambagaan DPRD dan Eksekutif adalah lembaga formal yang mana komunikasi yang dilakukan dengan cara formal.
"Ini kan urusan pemerintahan jadi ya bersuratlah," imbuhnya.
Baca Juga: Trial Perdana AMP, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kualitas dan Mutu Sesuai Spesifikasi
Jika banyak pendapat soal pertemuan di ruang VIP DPRD Jember bersama Forkopimda sebelum paripurna, hal tersebut dirasa bukan pertemuan formal.
"Kalau yang disampaikan saat paripurna dan di ruang tunggu ada pimpinan semua, yang jelas saya tidak ingat betul. Tetapi konteksnya memang acara tidak segera dimulai dan masih menunggu," terangnya.
Ia menyampaikan, jika bahan obrolan saat di ruang VIP tersebut disalahartikan dan dijadikan landasan untuk tidak mengundangnya dalam paripurna.
"Jadi saya pesan untuk semua, saya ini sudah tua kalau ngomong pakek hatilah. Jangan semua hal dimanipulasi, kalau lembaga formil diputus dengan cara begitu kan gak pas juga," terangnya.
"Kalau soal PKB tadi harusnya tanya ke pimpinan DPRD apakah saya diundang atau tidak," paparnya.
Artikel Terkait
Jembatan Penghubung 2 Desa di Kecamatan Balung Alami Kerusakan, Komisi C DPRD Jember Minta Dinas PU Segera Perbaiki
Cegah Kebocoran PAD, Komisi B DPRD Jember Pantau Papan Reklame Tak Berizin: Kami Lakukan Pengawasan!
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jember Catat Investasi Masuk Tembus Rp1,7 T, Komisi B DPRD Jember Jaga Iklim Investasinya
SMPN 4 Tempurejo Minim Siswa saat MPLS, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Dorong Dinas Pendidikan Berikan Terobosan
6 Raperda Dikebut, Bapemperda DPRD Jember Targetkan Selesai Akhir Tahun 2025
Langkah Konkrit Fatwa Haram MUI Terkait Sound Horeg, DPRD Jember Usulkan Pengaktifanan Kembali Izin Keramaian
Tinjau Penutupan Jalan, Komisi C DPRD Jember Pastikan Pengerjaan Jalur Gumitir Berjalan Maksimal
Antisipasi Penawaran Lelang di Bawah 80 Persen, Komisi C DPRD Jember: Pengerjaannya Dipastikan Tak Sesuai
Trial Perdana AMP, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kualitas dan Mutu Sesuai Spesifikasi
Sering Mangkir dari Sidang Paripurna, Fraksi PKB DPRD Jember Kritik Keras Wabup Djoko Susanto