Pulau Penjara Koruptor Usulan Prabowo Disetujui KPK: Tak Usah Dikasih Makan!

SketsaNusantara.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto menggagas ide penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil. Gagasan ini pun mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan dukungannya terhadap konsep ini. Namun, ia menambahkan bahwa koruptor yang dipenjara tidak boleh diberi makan oleh pemerintah.

Sebagai gantinya, mereka harus mengolah makanan sendiri dengan cara bercocok tanam.

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Sikat Koruptor! Maruarar Sirait Buktikan Komitmennya dalam Program Perumahan Rakyat Prabowo

Menurut Johanis, pemerintah cukup menyediakan alat pertanian. Nantinya, para narapidana kasus korupsi bisa bertani dan mengolah hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama menjalani hukuman.

“Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka (koruptor),” ujar Johanis kepada awak media pada Selasa, 18 Maret 2025.

Gagasan mengenai penjara khusus koruptor ini pertama kali disampaikan oleh Prabowo dalam acara penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Jakarta pada 13 Maret 2025.

Baca Juga: Susul Anies Baswedan! Ganjar Pranowo Jadi Pembicara di Masjid UGM, Netizen Pertanyakan Undangan Jokowi: Juara Koruptor No 2 Dunia Kok Gak Diundang?

Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa ia akan mengalokasikan dana untuk membangun penjara khusus bagi para pelaku korupsi. Menurutnya, penjara ini akan ditempatkan di lokasi terpencil dan sulit diakses agar narapidana tidak bisa melarikan diri.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat terpencil," ujar Prabowo.

Bahkan, ia menambahkan bahwa jika ada yang berusaha kabur dari penjara tersebut, mereka harus menghadapi risiko besar.

Baca Juga: Sarkas! Gunakan Pertamax Tapi Mobilnya Rusak Sebelum Lunas, Soimah Maki- Maki Koruptor Pertamina

"Mereka nggak bisa keluar, kita akan cari pulau, kalau mereka keluar, biar ketemu hiu," tambahnya.

Wacana penjara khusus bagi koruptor memang kerap muncul dalam diskusi publik. Banyak pihak menilai bahwa hukuman yang ada saat ini masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.