Rapat RUU TNI Digelar Maraton di Hotel Berbintang, Fedi Nuril Beri Kritikan Menohok: Gua Gak Menemukan RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas 2025

SketsaNusantara.id - Aktor Fedi Nuril kembali kritiki kinerja pemerintah, kali ini perihal rapat RUU TNI oleh anggota Panja Komisi I DPR RI.

Seperti diketahui bahwa pada Jumat, 14 Maret 2025 kemarin, anggota Panja Komisi I DPR RI menggelar rapat di Hotel Fairmont Jakarta.

Rapat tersebut menuai polemik bagi masyarakat, lantaran dinilai mendadak, tidak dilaksanakan di Gedung DPR, dan digelar secara tertutup tanpa adalah live streaming Youtube.

Baca Juga: Kena Sentil Kader PSI, Fedi Nuril Beri Balasan Menohok Usai Disindir Tak Bisa Jadi Dirut PFN Karena Bukan Kader Partai: Bukti Prabowo Cuma Omon-Omon

Beragam pro kontra dan kritikan disampaikan masyarakat atas terselenggaranya rapat tersebut, termasuk dari aktor Fedi Nuril.

Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyoroti urgensi terselenggaranya rapat tersebut.

Fedi Nuril menyoroti alasan rapat tersebut digelar di hotel berbintang yang konon katanya karena rapat tersebut digelar maraton, sehingga membutuhkan waktu istirahat.

Baca Juga: Lantang Kritik Keputusan Prabowo Subianto Pilih Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama PT PFN, Kunto Aji Khawatirkan Fedi Nuril: Berani Banget!

Berdasarkan hasil pencarian Fedi Nuril, dirinya tak menemukan narasi bahwa RUU TNI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Rapat maraton di hotel mewah, tapi gue bahkan tidak menemukan RUU TNI masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Apa gue yang kurang update?," tulisnya, dikutip dari akun X @realfedinuril.

Cuitan Fedi Nuril ini lagi-lagi viral hingga mendapat atensi dari publik.

Baca Juga: Sama-Sama Aktor, Beda Reaksi Bio One dan Fedi Nuril soal Penunjukan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT PFN: Ada yang Hanya Tertawa

"Mereka udah di tahap : "alaahh palingan ribut sebentar doang, ntar juga lewat. Mereka juga gak bisa ngapa-ngapain" Next bakalan sesuka mereka aja bikin kebijakan.," komentar netizen.

"Emang kebiasaannya gitu, yg gk ada di list, malah dikerjain, yg udah lama dilist dianggurin DPR: yg menyengsarakan rakyat, itulah yg akan kami sah kan," kata netizen.