Deputi PPKD BPKP, Raden Suhartono, mengingatkan bahwa ada berbagai risiko kecurangan yang perlu diwaspadai, seperti risiko penerimaan daerah, manipulasi data, pendapatan asli daerah (PAD), serta dana transfer.
"Jika risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan terjadinya fraud di daerah," tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, mengungkapkan bahwa skor MCP Nasional pada tahun 2024 mengalami peningkatan, mencapai angka 76 dari skala 100.
Ia juga memaparkan delapan area utama dalam pencegahan korupsi daerah yang menjadi fokus IPKD MCP 2025, yakni:
1. Perencanaan
2. Penyusunan anggaran
3. Pengadaan barang dan jasa
4. Pelayanan publik
5. Manajemen ASN
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
7. Optimalisasi pendapatan
8. Penguatan APIP
"Kami selalu terbuka apabila bapak ibu kepala daerah ingin berkoordinasi dan berkonsultasi terkait langkah pencegahan korupsi di daerah masing-masing. Beberapa bulan terakhir, kami melihat peningkatan kunjungan dari kepala daerah, sekda, inspektur, dan OPD terkait," ungkap Didik Agung Widjanarko.
Dengan adanya IPKD MCP 2025, diharapkan pencegahan korupsi di daerah semakin efektif dan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat terwujud secara nyata.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!
Artikel Terkait
Puluhan Siswa SDN Wuluh 1 Kesamben Alami Keracunan Usai Konsumsi Jajanan, Dinas Kesehatan Jombang Turun Tangan Lakukan Pemeriksaan
Ratusan Massa Berpakaian Hitam Tuntut Pengusutan Kasus Femisida dan Percepatan Regulasi Perlindungan Perempuan di Jombang
Merawat Ingatan, Menanam Semangat: Ketika Sejarah Dihidupkan di Layar dan Panggung Unipdu Jombang
Sambut Bulan Ramadhan 1446 H, Polres Jombang dan Mahasiswa Bersinergi dalam Kegiatan Bakti Sosial
Jelang Ramadhan 2025, Pemuda Jombang Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim di Panti Asuhan An-Nur