Lalu, mengapa justru Yogyakarta yang disebut DIY bukan wilayah Riau yang mendapat sebutan Daerah Istimewa atau disingkat DIR?
"Karena 6 juta Gulden itu pemberian terakhir, sebelumnya nggak bisa dihitung," ujar Ustadz Salim A. Fillah.
Sebelum pemberian 6 juta Gulden itu, Yogyakarta sudah menanggung APBN Indonesia selama menjadi Ibukota Negara sementara menggantikan Jakarta.
Ustadz Salim A. Fillah menjelaskan kalau saat itu, 6 juta Gulden adalah harta terakhir Jogja untuk membantu pembangunan Republik Indonesia di awal era kemerdekaan.
"Pakailah ini, lanjutkan pemerintahan di Jakarta, ini milik terakhir Jogja, Jogja sudah tidak punya apa-apa lagi," ujarnya.
Itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Jogja memiliki sebutan provinsi dengan nama depan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY.
Bisa juga dikatakan peristiwa itu menjadi cikal bakal penamaan DIY sebagai daerah istimewa yang pernah menggantika Jakarta sebagai ibukota.
"Waktu itu posisi Sultan sangat jelas, Bung Karno sangat menghargai Sultan, sehingga posisi daerah istimewa dari awal tidak terusik, itu Jogja," katanya.
Dikisahkan pada waktu itu, Bung Karno terkesan dengan perjuangan rakyat Jogja melalui Sultan HB IX mendukung kemerdekaan Indonesia.
Namun, di kisah sejarah bukan hanya itu saja, ada beberapa alasan lain, seperti kekompakan Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam kompak jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Sehingga, DIY menjadi bagian wilayah RI yang kekuasaannya tetap berada di tangan Sultan dan tak lepas dari hukum negara yang berlaku.***