jelajah

Menelusuri Jejak Panjang Pemisahan Jombang dari Mojokerto, Butuh Waktu 36 Tahun untuk Benar-Benar Mandiri

Selasa, 3 Februari 2026 | 12:00 WIB
R.A.A. Soeroadiningrat, Bupati Jombang pertama yang memimpin pada periode 1910 hingga 1930. (Jurnal Historiography UNM - Ananta Dharma Kusuma))

SketsaNusantara.id – Kabupaten Jombang yang kita kenal hari ini sebagai salah satu daerah otonom yang maju di Jawa Timur, ternyata menyimpan sejarah administratif yang sangat panjang dan berliku. Sebelum memiliki batas wilayah yang tegas seperti sekarang, Jombang harus melewati serangkaian proses birokrasi kolonial yang rumit pada paruh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa status kemandirian Jombang tidak didapatkan dalam semalam. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah ini dulunya berada dalam satu kesatuan administratif dengan Mojokerto di bawah naungan Karesidenan Surabaya. Proses melepaskan diri menjadi wilayah yang berdiri sendiri (zelfstandig) memakan waktu puluhan tahun dengan berbagai peninjauan ulang dari pemerintah Hindia Belanda.

Dikutip SketsaNusantara.id dari jurnal karya Kusuma, A. D. (2022). Perkembangan Kota Jombang masa kepemimpinan R.A.A. Soeroadiningrat 1910-1930. Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 2(1), 119-129, wacana untuk memisahkan Jombang dari Afdeling Mojokerto sejatinya sudah diajukan sejak tahun 1874. Namun, usulan tersebut tidak serta-merta dikabulkan. Respons pemerintah kolonial kala itu tergolong sangat lambat.

Baca Juga: Padukan Try Out TKA dan Fashion Show, MAN 9 Jombang Pikat 500 Siswa SMP Tembelang

Tanggapan resmi dari Direktur Kehakiman baru muncul enam tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1880. Hal ini menunjukkan betapa alotnya pertimbangan birokrasi di masa itu untuk memekarkan sebuah wilayah.

 Setelah melalui proses peninjauan ulang yang ketat, angin segar akhirnya berhembus pada tahun 1881. Pihak pemerintah kolonial akhirnya menyetujui wacana pemisahan tersebut. Persetujuan ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pada tanggal 20 Maret 1881 yang menyatakan pembagian Afdeling Mojokerto menjadi dua entitas, yakni Afdeling Mojokerto dan Afdeling Jombang.

Tak lama berselang, tepatnya pada tanggal 30 April 1881, pemerintah menerbitkan Besluit (Surat Keputusan) Nomor 17. Isinya adalah penetapan pejabat Patih untuk Afdeling Jombang. Tokoh yang terpilih untuk menduduki jabatan strategis ini adalah Raden Pandji Tjondro Wunito, sosok birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Wedana Mojokerto.

Baca Juga: Duet Lawak Cak Ukil dan Cak Tawar Meriahkan Jam'iyah Shalawat Seribu Rebana Jombang

Namun, ada fakta unik yang perlu digarisbawahi. Meskipun SK pemisahan dan jabatan patih sudah keluar pada tahun 1881, Jombang belum sepenuhnya lepas. Dalam praktiknya, pengelolaan administrasi sehari-hari ternyata masih "menginduk" atau berada dalam lingkup departemen pemerintahan Mojokerto. Status ini menggantung selama hampir tiga dekade lamanya.

Kemandirian yang sesungguhnya baru terwujud secara legal formal pada tahun 1910. Merujuk pada Lembaran Pemerintah Hindia-Belanda Nomor 553 tentang Pemerintahan Dalam Negeri, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerbitkan Surat Keputusan pada tanggal 1 Desember 1910. Dokumen inilah yang menjadi tonggak sejarah di mana Jombang secara resmi (de jure dan de facto) mengalami pemisahan total menjadi wilayah afdeling sendiri yang otonom. Fakta ini juga diperkuat oleh arsip koran lawas Soerabaiasch Handelsblad edisi 29 Maret 1935.

Pasca pemisahan resmi tahun 1910 inilah, Jombang memiliki bupati pertamanya, yakni Raden Adipati Aryo Soeroadiningrat. Sosok yang lebih akrab disapa masyarakat dengan sebutan "Kanjeng Sepuh" ini bukanlah orang baru dalam dunia pemerintahan. Arsip Soerabaiasch Handelsblad edisi 1 Juli 1936 mencatat bahwa sebelum memimpin Jombang, beliau sempat menjabat sebagai Bupati di daerah Sedayu.

Baca Juga: Optimalkan Kinerja Lembaga, LP Maarif NU Jombang Rombak Jajaran Pengurus

Kanjeng Sepuh memimpin Jombang dalam periode yang cukup lama, yakni sekitar 20 tahun. Masa jabatannya terhitung sejak pemisahan resmi Afdeling Jombang pada tahun 1910 hingga beliau pensiun pada tanggal 5 April 1930. Di bawah kepemimpinannya inilah, fondasi pemerintahan Kabupaten Jombang mulai tertata rapi sebagai sebuah kota yang mandiri, lepas dari bayang-bayang Mojokerto.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!

Tags

Terkini