Dari Papua untuk Papua, Ari Sihasale Dilantik Prabowo sebagai Anggota Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua, Apa Tugasnya?

SketsaNusantara.id – Bagi kelahiran tahun 80-an, pasti tak asing dengan sosok Ari Sihasale lewat perannya sebagai pemuda gondrong bermotor yang berjuluk Ali Topan Anak Jalanan.

Sampai kini Ari Sihasale tetap berkiprah didunia film sebagai produser lewat Alenia Pictures bersama istrinya aktris Nia Zulkarnaen.

Namun film-film yang diproduksi oleh Ari adalah film yang banyak bercerita tentang kawasan Timur Indonesia yakni Papua, daerah asal Ari Sihasale.

Baca Juga: Perempuan di Mentawai Ini Buka Jalan Layanan Keuangan Lewat AgenBRILink, Warga Tak Perlu ke Kota Lagi

Kini Ari Sihasale yang lahir di Tembagapura Papua dan selalu membawa nama daerah asalnya dalam karya-karyanya tersebut dipercaya Prabowo untuk menjabat sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Ari Sihasale membagi momen saat ia dilantik Prabowo tersebut di akun Instagramnya @alenia259 didampingi oleh istrinya Nia Zulkarnaen dilansir SketsaNusantara.id.

Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, sebagai komitmen pemerintah untuk melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan emosional dan rekam jejak nyata di Tanah Papua.

Melihat latar belakang Ari Sihasale, tak salah Prabowo memilihnya sebagai anggota komite sebab koneksi Ari Sihasale selama ini dengan Papua jauh lebih mendalam. 

Pria kelahiran Tembagapura, Papua, 5 Oktober 1973 ini telah lama dikenal sebagai figur publik yang mendedikasikan banyak karyanya untuk mengangkat isu, keindahan, dan potensi masyarakat Papua.

Melalui rumah produksi yang ia dirikan bersama sang istri, Nia Zulkarnaen, Alenia Pictures, Ari Sihasale telah memproduksi film-film yang fenomenal dan fokus pada Indonesia bagian timur, seperti Denias, Senandung di Atas Awan (2006) dan Di Timur Matahari (2012). 

Karya-karya tersebut seringkali menampilkan kritik sosial yang konstruktif terhadap problematika pendidikan dan kesenjangan pembangunan di wilayah tersebut.

Keterlibatannya dalam komite ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat lokal, terutama kaum muda dan pelaku budaya, dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sebab tugas Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dibentuk dengan mandat penting yakni untuk mengakselerasi pembangunan dan memastikan implementasi Otsus berjalan efektif di enam provinsi di Tanah Papua.