Datang ke Bareskrim untuk Tes DNA, Ridwan Kamil Ingin Permasalahan Hukum dengan Lisa Mariana Segera Tuntas

SketsaNusantara.id - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses hukum atas tuntutan selebgram Lisa Mariana. Kehadiran Ridwan Kamil di Bareskrim menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan isu yang ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir.

Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil datang bersama tim kuasa hukumnya. Ia mengenakan kemeja cokelat dan jas dengan warna serasi.

Baca Juga: Benarkah Ridwan Kamil Punya Anak dari Lisa Mariana? Jawabannya akan Ditentukan di Tes DNA ini

Di hadapan awak media, ia menyatakan bahwa kedatangannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum.

“Saya hari ini hadir untuk melaksanakan kewajiban hukum, atas perintah hukum juga,” ujar Ridwan Kamil.

Ia menjelaskan bahwa pengambilan sampel DNA dilakukan sebagai bentuk inisiatif agar perkara ini tidak berlarut-larut.

Baca Juga: Lama Menghilang, Ridwan Kamil Muncul Berdebat dengan Petugas Bandara, Ada Apa?

Tujuannya adalah menyelesaikan persoalan secepat mungkin dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

“Kita inisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu,” tambahnya.

Langkah ini juga diambil agar publik tidak terus-menerus diseret dalam isu yang menurutnya seharusnya menjadi ranah pribadi.

Baca Juga: Ingkar Janji Sendiri, Lisa Mariana Tak Hadir di Persidangan Lawan Ridwan Kamil, Digrebek Polisi Atas Video Asusila Dirinya?

Ridwan Kamil menyebut bahwa tes ini adalah bagian dari upaya mencari kejelasan atas perkara yang tengah berjalan.

Sementara itu, pengacara Ridwan Kamil, Muslim, mengungkapkan bahwa permohonan untuk tes DNA telah diajukan sejak bulan Juni 2025. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memperoleh kepastian hukum.