Merasa Telah Selamatkan Muka Banyak Orang Namun Diperlakukan Tak Adil, Nikita Mirzani Kirimkan Petisi Ini Kepada Presiden Prabowo Subianto

SketsaNusantara.id - Nikita Mirzani, sosok kontroversial yang tak pernah sepi dari perhatian publik, kembali mencuri perhatian dengan langkah terbarunya usai sidang atas kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik.

Kali ini, ia yang saat ini sedang menghadapi tuntutan hukim Reza Gladys dan usai sidang ia telah membacakan petisi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Petisi tersebut berisi permohonan keadilan atau setidaknya sorotan terhadap penanganan kasusnya yang menurut Nikita hukum tidak berpihak padanya. 

Baca Juga: Belum Kelar Dengan Nikita Mirzani, Ini 5 Fakta Reza Gladys Kini Dipolisikan 4 Orang Korban Skincare Miliknya

Konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sendiri bukanlah hal baru, keduanya telah lama berseteru, melibatkan tuduhan pencemaran nama baik hingga saling lapor ke pihak berwajib dan berakhir Nikita Mirzani kini telah ditahan.

Petisi ini  dibacakan usai ia keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selasa dan ditujukan kepada Prabowo.

"Untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita di Indonesia tercinta ini benar-benar diluruskan," ujar Nikita Mirzani dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube Reyben Entertainment.

Baca Juga: Sidang Wanprestasi Nikita Mirzani vs Reza Gladys Memanas, Gugatan Rp100 M Dinilai Tak Setimpal, Kuasa Hukum: Terlalu Kecil

"Bukan di atensi dengan kekuasaan sehingga tidak bsia memilih mana yang benar dan mana yang salah," imbuhnya.

"Saya sudah banyak menyelamatkan muka banyak orang karena produk yag over claim namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami produk tersebut malah saya yang ditahan," imbuhnya lagi

Lebih jauh Nikita Mirzani justru mempertanyakan sikap aparat yang ada di Indonesia.

Baca Juga: Nikita Mirzani Melenggang Tanpa Borgol Keluar dari Rutan Jadi Sorotan, Nikmir dapat Perlakukan Istimewa? Polisi: Nanti Kita Akan...

Menurutnya JPU tak bisa membuktikan produk over claim yang dimaksud namun ia mengaku memiliki bukti beberapa produk yang terbukti berbahaya dan tak memiliki izin BPOM hingga tak miliki barcode.