"Arahan Bapak Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Lembaga, Instansi, dan Badan," tulis akun Instagram @gerindra dikutip SketsaNusantara.id pada hari Rabu, 12 Februari 2025.
"Hal ini ditekankan kembali karena adanya upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan Pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK," tandasnya.
Lebih lanjut, admin Gerindra juga menegaskan bahwa efisiensi menyasar pada penggunaan anggaran belanja pemerintah yang tidak penting dan dipusatkan berdasarkan skala prioritas.
"Harusnya buntut dari efisiensi anggaran tidak begini. Arahan Presiden untuk pengelolaan fiskal mencakup Identifikasi dan Penghentian Belanja Pemerintah Tidak Esensial, Tidak Berdampak dan Bocor serta Pemusatan Kapasitas Fiskal Pemerintah untuk Belanja Prioritas," tuturnya.
"Efisiensi juga menyasar pada Pengelolaan Fiskal yang Adaptif Terhadap Situasi Global dan Nasional. (Pemutusan hubungan kerja) ini jadi gap sangat besar antara Arahan Presiden dan Pelaksanaan," kata Admin Gerindra yang akan menyampaikan keluhan terkait PHK Karyawan langsung kepada Presiden.
Pernyataan Gerindra yang tak sesuai kenyataan seketika mendapat hujatan daru warganet lantaran perkataan Prabowo selama ini dinilai tak sesuai dengan realita dan pelaksanaannya selalu tak tepat sasaran.
"Berani betul Gerindra posting beginian di saat karyawan RRI sudah pada dirumahkan. Perkataan Prabowo emang cuman omon-omon doang," komentar akun @sdarautama.
"Bukan PHK tapi realitanya kami dan ribuan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dibawah kementerian PU (Pekerjaan Umum) sudah dirumahkan efek pembatasan anggaran, realita berbanding terbalik dengan ucapan Pak Prabowo," imbuh akun @akmal.rana yang mengaku kehilangan pekerjaan terkena dampak efisiensi anggaran pemerintah.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dari total anggaran belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.
Langkah Prabowo lakukan efisiensi itu ternyata ikut berdampak pada dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yakni RRI dan TVRI yang mengalami pemangkasan biaya operasinal hingga terpaksa lakukan PHK terhadao sejumlah karyawannya.
Sementara itu, baik dari RRI maupun TVRI menyatakan karyawan yang dirumahkan merupakan kontributor yang termasuk honorer/Non-ASN/freelance. Kebijakan ini bukan dari TVRI Nasional atau Pusat dan karyawan yang dirumahkan selama ini dibayar TVRI Daerah.
RRI dan TVRI juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak melanggar UU tentang Penyiaran. Pemangkasan anggaran juga tidak berdampak pada penyediaan infrastruktur, sehingga tidak memengaruhi layanan publik kepada masyarakat.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!