SketsaNusantara.id - Perbincangan mengenai besaran dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali mencuat di ruang publik. Isu ini berkembang seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap fasilitas yang diterima mahasiswa penerima beasiswa, terutama mereka yang melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan dukungan penuh dari negara.
LPDP selama ini dikenal sebagai program beasiswa dengan skema pembiayaan komprehensif. Negara menanggung biaya pendidikan sesuai kebutuhan institusi tujuan, sekaligus menyediakan berbagai dukungan tambahan seperti dana hidup bulanan, tunjangan buku, bantuan riset, biaya seminar dan publikasi, asuransi kesehatan, hingga dana keadaan darurat. Skema ini dirancang untuk memastikan penerima beasiswa dapat fokus menyelesaikan studi tanpa hambatan finansial.
Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan menimbulkan diskursus baru. Data resmi LPDP menunjukkan bahwa dana hidup bulanan tertinggi diterima mahasiswa yang menempuh studi di Swiss, dengan nilai mencapai CHF 2.400 atau lebih dari Rp50 juta per bulan. Angka tersebut kemudian memicu pertanyaan publik mengenai proporsi, urgensi, dan dampak kebijakan pembiayaan pendidikan luar negeri terhadap sistem pendidikan nasional.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lia Istifhama, menilai diskursus ini perlu disikapi secara jernih. Ia menyebut anggaran pendidikan yang besar merupakan bentuk komitmen negara yang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penggunaan dana publik harus tetap diarahkan pada tujuan strategis jangka panjang, termasuk penguatan pendidikan tinggi dalam negeri.
Lia menyoroti kecenderungan sebagian generasi muda yang menjadikan studi luar negeri sebagai pilihan utama, bukan karena kebutuhan akademik, melainkan karena fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan. Ia mengingatkan bahwa orientasi tersebut berpotensi membentuk pola pikir keliru, di mana nilai beasiswa menjadi tujuan utama, bukan kualitas pembelajaran dan pengabdian.
Selain itu, ia menilai perlu adanya pengawasan ketat agar program beasiswa tidak melahirkan perlakuan istimewa berlebihan yang justru membentuk sikap merasa unggul. Menurutnya, kebanggaan terhadap pendidikan nasional harus terus ditanamkan, agar mahasiswa tidak memandang institusi luar negeri sebagai satu-satunya tolok ukur kualitas.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan antara beasiswa luar negeri dan dalam negeri. Negara, kata Lia, perlu memastikan bahwa dukungan finansial terhadap kampus nasional tidak kalah kuat, sehingga perguruan tinggi dalam negeri mampu berkembang, berdaya saing global, dan menjadi pilihan utama generasi muda Indonesia.
Dorongan untuk membangun narasi bangga kuliah di dalam negeri pun dinilai krusial. Dengan dukungan anggaran yang tepat, kurikulum yang adaptif, serta fasilitas riset yang memadai, kampus nasional diyakini mampu mencetak sumber daya manusia unggul tanpa harus selalu bergantung pada pendidikan luar negeri.
Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan target penyaluran dana LPDP sebesar Rp11,07 triliun pada tahun anggaran 2026. Hingga akhir November 2025, puluhan ribu penerima dan alumni tercatat mengikuti program ini. Di sisi lain, penguatan pengawasan terus dilakukan, menyusul temuan pelanggaran kewajiban pengabdian oleh sejumlah penerima beasiswa yang berujung pada sanksi hingga pengembalian dana miliaran rupiah.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!