SketsaNusantara.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember secara tegas memberikan kritik terhadap, Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dalam Sidang Paripurna dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PKB DPRD Jember Nurhuda Candra Hidayat, Kamis 7 Agustus 2025.
Dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan eksekutif dan legislatif harus memiliki keselarasan, sehingga bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Trial Perdana AMP, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kualitas dan Mutu Sesuai Spesifikasi
Namun, hal ini diciderai dengan ketidakhadiran Wakil Bupati Jember dalam setiap rapat-rapat Sidang Paripurna di DPRD Jember.
"Dari 13 kali Paripurna, 11 kali tidak hadir. Hal ini sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga DPRD Jember," ujarnya.
Candra menerangkan, jika kehadiran Wakil Bupati dalam rangkaian Paripurna ini bukan sekedar formalitas belaka.
"Tetapi ini kewajiban konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap, tata kelola pemerintahan yang akuntabel," paparnya.
"Kita melihat selama ini Wabup hanya hadir 2 kali, hal ini mencerminkan sikap ketidakpedulian terhadap amanah konstitusi dan terkesan menyepelekan pembahasan hajat hidup rakyat Jember," tegasnya.
Sekretaris Komisi B ini juga menyampaikan, sikap yang diambil oleh Wabup ini secara terus menerus sebagai bentuk pengabaian dan mengurangi optimalisasi pembahasan kebijakan strategis daerah.
"Jika Wabup absen terus maka akan banyak muncul pertanyaan, sejauh mana keseriusannya dalam menjalankan tugas? Apakah ini bentuk ketidakpedulian terhadap berbagai aspirasi rakyat?," tanyanya.
Fraksi PKB DPRD Jember menuntut tegas, penjelasan resmi atas ketidakhadiran Wabup dan bentuk komitmen nyata untuk hadir nantinya setiap agenda Paripurna.