SketsaNusantara.id - Sebuah unggahan yang dibagikan oleh akun Instagram @neojapan_ kembali menghebohkan jagat media sosial.
Unggahan tersebut berisi curahan hati seorang influencer Indonesia, Dian Kusuma yang dikenal dengan nama Neo Japan, yang menyampaikan bahwa ia baru saja mendapat telepon langsung dari salah satu tokoh pemerintah Jepang terkait perilaku sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang.
Dilansir SketsaNusantara.id melalui unggahan video instagram @neojapan_, Neo menyampaikan kekesalan dan rasa malu karena harus menerima teguran dari pejabat Jepang atas tindakan beberapa WNI yang dinilai tidak menjaga etika serta mencoreng nama baik bangsa.
Ia menegaskan bahwa di Jepang, pelanggaran sekecil apapun dapat tercatat dan dipantau secara ketat, mulai dari pencurian hingga pelanggaran izin tinggal dan hukum imigrasi.
"Kita hidup di negeri orang. Jangan bawa kebiasaan buruk dari Indonesia ke sini," ujarnya tegas. Ia mengingatkan bahwa tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh WNI tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga berdampak terhadap citra seluruh komunitas Indonesia di Jepang. "Nama baik WNI ikut tercoreng," tambahnya.
Neo mengaku bahwa ia ditelepon langsung oleh salah satu tokoh pemerintah Jepang yang menyampaikan kekhawatirannya akan meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan WNI.
"Saya kaget, baru bangun tidur, sudah ditelepon pejabat Jepang pagi-pagi," katanya dalam nada serius.
Sebagai sosok yang dikenal aktif memperkenalkan budaya Indonesia dan mengedukasi WNI di Jepang melalui media sosial, Neo merasa posisinya semakin berat.
Ia mengungkapkan bahwa setiap ada masalah yang melibatkan WNI, pihak Jepang kerap menghubunginya terlebih dahulu, seolah dirinya adalah perwakilan komunitas Indonesia di sana.
Dalam unggahan tersebut, Neo juga mengingatkan pihak sekolah dan orang tua di Indonesia agar tidak sembarangan mengirim siswa atau anak ke Jepang tanpa memahami karakter dan kesiapan mental mereka.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami kasus di mana seorang siswa dari sekolah tertentu terlibat masalah hukum di Jepang.