KPU Kabupaten Mojokerto: Informasi dari Jurnalis Dapat Meminimalisir Kerawanan Pilkada

SketsaNusantara.id - Media massa diharapkan menjadi partner kerja dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Mojokerto pada 27 November 2024.

Selain menginformasikan kegiatan tahapan Pilkada, kerawanan yang muncul menjelang Pilkada dapat diantisipasi melalui kerjasama yang baik antara media massa dan penyelenggara.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Afnan Hidayat melalui Divisi Parmas Sosdiklih Muslim Buchori usai menggelar media gathering dengan sejumlah media, Senin 29 Juli 2024.

 Baca Juga: KPU Kabupaten Magetan Ganti Organisasi Kepemudaan Tingkatkan Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024

Muslim menjelaskan, bentuk kerjasama yang baik tentu melalui pemberitaan sesuai kaidah jurnalistik yang berlaku.

Berikutnya, sambung Muslim, pihaknya dapat menerima informasi perihal kerawanan-kerawanan yang biasa muncul menjelang Pilkada dari media.

“Kelebihan kawan-kawan media adalah mendapat informasi yang akurat sebelum diolah menjadi sebuah berita untuk dipublikasikan. Melalui hubungan yang baik tersebut, minimal kita tidak minim informasi. Terutama informasi yang berkaitan dengan kerawanan yang biasa muncul menjelang Pilkada,” kata dia.

 Baca Juga: Gencar Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Banyuwangi Ingatkan untuk Tidak Golput pada 27 November 2024

Atas informasi tersebut, pihaknya dapat meminimalisir adanya kerawanan Pilkada. Dia mengakui, berdasarkan pengalaman, kerawanan dalam Pilkada seringkali muncul.

Untuk itu, tandas Muslim, salah satu bentuk antisipasinya adalah menjalin hubungan baik dengan media massa, terutama jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Diketahui, pada acara media gathering yang digelar di sebuah cafe di Kecamatan Gondang tersebut muncul sejumlah kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada mendatang.

Baca Juga: Jelang Batas Akhir, 4 Caleg Terpilih Belum Sampaikan Tanda Terima Pelaporan LHKPN ke KPU Jombang

Kerawanan-kerawanan tersebut disampaikan oleh KBO Intel Polres Mojokerto Ipda Hasyim saat menyampaikan materinya.

Hasyim menyebutkan, kerawanan tersebut antara lain memanipulasi data bakal calon, intimidasi terhadap petugas penyelenggara, aksi unras, arak-arakan dan aksi unras ke KPU saat pendaftaran dan penetapan paslon.