Pembentukan Tim Reformasi Polri Internal Dipertanyakan Ray Rangkuti, Muncul Dugaan Penghambatan Komisi Presiden dan Sorotan soal Waktu Pembentukan

Pernyataan ini ia kuatkan dengan kritik mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Dalam penjelasannya, Ray menyebut bahwa tingkat kepercayaan publik mengalami tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Pandangan tersebut merujuk pada evaluasi publik terhadap kinerja kepolisian.

Ray menambahkan bahwa pembentukan tim internal dapat dimaknai sebagai upaya merespons sorotan publik setelah demo yang terjadi pada Agustus 2025. Ia menilai bahwa langkah tersebut muncul di tengah meningkatnya tuntutan reformasi.

Beberapa catatan publik menyebut bahwa isu pembenahan kepolisian menjadi salah satu fokus setelah peristiwa tersebut. Situasi itu kemudian memicu perhatian banyak kelompok masyarakat.

Ray juga menyinggung perubahan kepemimpinan sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pembenahan Polri. Ia menyampaikan bahwa pergantian pucuk pimpinan dapat menjadi langkah awal yang diperlukan. Salah satu pernyataan Ray yang menjelaskan hal ini adalah sebagai berikut.

“Yang dimaksud reformasi polisi itu ganti dulu Kapolrinya karena sudah tidak mampu melakukan reformasi ini.” Ia menegaskan bahwa reformasi harus dimulai dengan perubahan kepemimpinan.

Dalam konteks struktur kepolisian, tim reformasi internal Polri dibentuk pada 17 September 2025. Tim ini beranggotakan 52 perwira tinggi dengan ketua Kalemdiklat Polri Komjen Chrysnanda Dwilaksana.

Sementara itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden pada 7 November 2025 beranggotakan para tokoh nasional, termasuk Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Mahfud MD, dan lainnya. Kedua tim ini menjadi pusat perhatian publik terkait arah reformasi kepolisian menjelang pergantian kepemimpinan nasional.****

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!