RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti

SketsaNusantara.id - Pasca sidang Peripurna Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, DPRD Jember meminta agar berbagai program kemasyarakatan didahulukan.

Sebab, dalam proyeksi RAPBD 2026 ini mengalami pengurangan yang signifikan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp341 miliar.

Memaksimalkan anggaran yang ada Wakil Ketua DPRD Jember Widato mengatakan, dalam penyampaian nota pengantar RAPBD 2026 dari Pemkab Jember, diproyeksikan anggarannya sebesar Rp4,576 triliun.

Baca Juga: Program Gerobak Cinta Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Dongkrak Ekonomi Lokal, Fraksi Gerindra DPRD Jember Kawal Implementasinya

"Jadi untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 naik menjadi Rp1,367 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,026 triliun," ujarnya saat dikonfirmasi, Selas 11 November 2025.

Sementara untuk belanja, Pemerintah Kabupaten Jember merinci di antaranya Biaya Operasional Rp3,763 triliun, Belanja Modal Rp345 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp15 miliar dan Belanja Transfer Rp453 miliar serta penerimaan pembiayaan diproyeksikan Rp186 miliar.

Dari nota pengantar yang disampaikan tersebut, Widarto mengungkapkan ada beberapa perubahan salah satunya proyeksi target PAD yang naik sekitar Rp200 miliar.

Baca Juga: Komisi B DPRD Jember Kritik Pedas Pelaksanaan Program Gerobak Cinta, Candra: Perencanaanya Tak Maksimal

"Target PAD kita ini ada kenaikkan yang signifikan sebesar Rp1,367 triliun. Ini angka yang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya," imbuhnya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menjelaskan, bahwa program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC) untuk masyarakat Jember harus dimaksimalkan.

"Jadi meski kita keterbatasan ruang fiskal, tetapi pelayanan dasar khususnya kesehatan melalui UHC harus jadi prioritas dan dipenuhi," ungkapnya.

Baca Juga: DPRD Jember Minta Partai NasDem Segera Usulkan Pengganti Pimpinan Sementara, Widarto: Ini Sesuai dengan Tatib Dewan

Kendati demikian, Widarto juga memita ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk memastikan pendataan bagi penerima layanan UHC tersebut.

"Kita juga minta program UHC ini diperketat, artinya bagi masyarakat yang sudah meninggal atau berpindah domisili ke luar Jember untuk dikeluarkan dari data," jelasnya.