Jelang Konklaf Mencari Pengganti Paus Fransiskus, Kardinal Asal Filipina Ini Diterpa Isu Keterlibatan Pelecehan Seksual

SketsaNusantara.id - Menjelang pemilihan Paus baru atau yang biasa disebut sebagai konklaf yang digelar pada 7 Mei 2025, mencuat isu terkait salah satu kardinal yang menjadi kandidat.

Ia adalah Kardinal Luis Antonio Tagle asal Filipina yang merupakan kandidat kuat pengganti Paus Fransiskus.

Kardinaluis Antoni Tagle disebut-sebut dikaitkan dengan isu pelecehan seksual di negara asalnya Filipina.

Baca Juga: Sederet Fakta Menarik Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Agung dari Indonesia yang Masuk Daftar Konklaf Pemilihan Paus Baru di Vatikan

Seperti dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube tvOneNews, pihak yang mengungkapkan hal itu adalah BishopAccountability.org.

BishopAccountability.org sendiri disebut sebagai sebuah kelompok pemerhati kasus pelecehan seksual dalam Gereja Katolik, dimana kemudian mereka mengeluarkan peringatan mengenai Kardinal Tagle menjelang konklaf.

Situs ini juga menyinggung kandidat kuat lain yakni Kardinal Pietro Parolin asal Italia yang disebut sebagai sosok yang tak akan bisa melindungi anak-anak.

Baca Juga: Viral Foto Jokowi Doakan Paus Fransiskus Tuai Pro Kontra, Ini Penjelasan Tata Cara Melayat Jenazah Non-Muslim Menurut Islam Sesuai Anjuran Rasulullah

Artinya, mereka menyatakan bahwa kedua kardinal ini tidak dapat diharapkan untuk melindungi anak-anak dan tak layak sebagai peserta konklaf.

Kelompok tersebut menyoroti bahwa gereja-gereja di Filipina, tempat Kardinal Tagle berasal, masih berada dalam "era kegelapan" terkait penanganan kasus pelecehan seksual. 

Mereka mempertanyakan kredibilitas Tagle sebagai calon Paus, mengingat kurangnya publikasi pedoman perlindungan anak di Filipina oleh para uskup di sana.

Baca Juga: Mengenal Tanatopraksi, Teknik Pengawetan Tubuh yang Digunakan Vatikan pada Jenazah Paus Fransiskus, Beda dengan Mumifikasi?

Dalam situs tersebut mereka juga menyebutkan Kardinal lain yakni Kardinal Parolin sebagai 'penjaga rahasia yang ulung'.

Konferensi Waligereja Filipina (CBCP) membantah tuduhan tersebut, mereka menjelaskan bahwa penanganan kasus dugaan pelanggaran klerus (rohaniwan) bukanlah kewenangan Tagle.