Kemungkinan ini mendorong WALHI Yogyakarta dengan melibatkan masyarakat setempat ikut terus mengawal dan mengawasi agar proyek Beach Club ini benar-benar tidak jadi dibangun.
"Semua pihak diharapkan bisa ikut berperan dan harus terus melontakan penolakan karena pihak (investor) lainnya belum tentu mau membatalkan dan dapat melancarkan segala cara untuk melanggengkan kepentingan pembangunan proyek itu," imbuh Rizki Abiyoga selaku Advokasi WALHI Yogyakarta.
Dilansir dari akun Instagram @jogja, Rencananya akan dibangun proyek Beach Club dan Resort yang berisi 300 villa mewah di sekitar Pantai Krakal, Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta.
WALHI mengkritik pembangunan Beach Club di Pantai Krakal ini yang akan merusak ekosistem serta belum mendapat izin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).
Selain itu, proyek Beach Club ini juga dinilai melanggar aturan tentang kawasan lindung geologi karena rencananya dibangun di atas wilayah Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu yang menabrak Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012.
Terlepas dari mendapatkan perizinan atau tidak, WALHI menekankan wacana proyek Beach CLub ini sudah semestinya ditolak bagaimanapun caranya karena telah melanggar tata ruang.
"Bentangan Alam Karst ini memang seharusnya tidak boleh dibangun apapun di sana, meskipun ada perizinan, pemerintah Gunungkidul harus tegas menolak proyek ini karena sudah tanggung jawab kita untuk peduli dan melindungi KBAK Gunung Sewu," pungkas Rizki.
Diketahui, pada kawasan KBAK Gunung Sewu terdapat mata air yang dimanfaatkan warga Gunungkidul untuk menghadapi krisis air terlebih daerah sekitar Tanjungsari merupakan wilayah rawan kekeringan.
Apabila proyek Beach Club tetap ngotot dibangun maka akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar karena menimbulkan kerusakan Karst yang makin memperburuk kekeringan akibat krisis air hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor.***