"Banyak alasan kenapa Tan mengajar di sana, salah satunya karena (Tan Malaka) gak mau mengajar di sekolah pemerintah, gak mau dia 'meng-Eropa-kan' anak-anak bumiputera (ini dari otobiografinya DPKP). FYI, gaji Tan 350 gulden (bukan 150 gulden)," tuturnya.
Ferry kemudian memberikan tanggapan. Menurutnya, meskipun Senembah Maatschappij secara administratif merupakan perusahaan swasta, perusahaan tersebut tetap menjadi bagian dari ekosistem kolonial Belanda.
Pendiri Malaka Project itu mencontohkan salah satu petinggi perusahaan, J.T. Cremer, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koloni Belanda.
Dalam penjelasannya, Ferry juga menilai perusahaan tersebut memperoleh berbagai fasilitas dari pemerintah kolonial, mulai dari konsesi tanah, tenaga kerja kontrak, hingga dukungan infrastruktur.
"Di atas kertas perusahaan itu swasta, tapi susunan kepengurusannya tetap diisi oleh pejabat kolonial belanda, J.T. Cremer salah satu pimpinan direksi dan komisaris di perusahaan itu adalah menteri kolonial belanda," tulis Ferry.
"Perusahaan ini hanya beroperasi di Hindia belanda di masa kolonial, hidup dalam ekosistem kolonial: dapat konsesi tanah, immune hukum, akses tenaga kerja kontrak, dan infrastruktur dari rezim Hindia Belanda. Di atas kertas pun VOC juga swasta dan diberikan Hak otroi," jelasnya.
Perdebatan semakin memanas ketika Zen RS membalas penjelasan Ferry dengan mengutip salah satu bagian buku Madilog karya Tan Malaka yang membahas soal logika.
"Cara menjawab yang bagus banget. Mengingatkan kita pada salah satu kalimat dalam Madilog saat Tan sedang membahas logika mistika. 'cara menjawab yg oleh ahli logika Yunani dinamai circulo in finiendo, ialah berputar-putar tak habis-habisnya, seperti menghesta kain sarung'," ujar Zen
Ferry pun membalas sindiran tersebut dengan nada satir. "Sebenarnya kalau salah tinggal dibantah aja, Mas. Yang baca juga dapat manfaat. Gak perlu akrobat juga," ujarnya.
Zen sendiri menanggapinya dengan santai. Ia merasa bahwa pernyataan Ferry sebelumnya sudah memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut.
Penulis berusia 44 tahun itu ikut memberikan analogi mengenai direktur sekolah milik yayasan swasta yang didirikan perusahaan besar untuk menegaskan perbedaan antara institusi swasta dan pemerintah.
"Ya ga usah dibantah juga, Fer, kan emang udah diklarifikasi sama jawabanmu sendiri toh?
1. Klaim: Tan Malaka dibayar/bekerja pemerintah Belanda.
2. Klarifikasi: Tan Malaka dibayar/bekerja di sebuah perusahaan swasta yang hidup dalam ekosistem kolonial dengan segala privilesenya," tulisnya.
"Jadi kesimpulannya: Mark Jenkins selaku direktur sekolah Yayasan Pendidikan Jayawijaya yang didirikan okeh Freeport bukanlah PNS. Kan begitu toh," ujarnya.