Reza Rahadian Akui Pernah Ditawari Posisi Jadi Bupati di Pilkada 2024, Blak-blakan Singgung soal Proses: Bisa Semudah Itu, Padahal...

SketsaNusantara.id - Aktor Reza Rahadian sempat mengutarakan pendapatnya mengenai dunia politik di Indonesia.

Sejak ikut melontarkan orasi di aksi Demo Darurat Indonesia pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 lalu, Reza Rahadian menjadi sorotan publik.

Tak sedikit publik yang penasaran soal pandangannya mengenai carut-marut dunia politik di tanah air saat ini.

Baca Juga: 5 Poin Penting Orasi Reza Rahadian Saat Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Nomor 4 Paling Disorot

Terlebih sejumlah selebriti mulai banting setir nyemplung ke dunia politik dan tak sedikit pula yang masuk bursa Pilkada 2024.

Menjadi bintang tamu di acara ROSI yang ditayangkan pada hari Senin, 2 September 2024, Reza Rahadian mengaku tak ingin berkecimpung di dunia politik seperti rekan artis yang lainnya, meskipun ada keinginan memperbaiki kondisi negara.

"Selama ini tidak ada proyeksi untuk saya masuk partai politik saat ini," kata Reza Rahadian kepada Rosiana Silalahi sebagaimana dikutip SketsaNusantara.id dari video yang diunggah akun Twitter @nytecrawler.

Baca Juga: Mengenal Sosok Fransisca Fanggidaej Nenek Reza Rahadian, Tokoh Jurnalis yang Pernah Terseret Peristiwa G30S PKI

Namun, Reza tak menampik bahwa dirinya pernah ditawari posisi menjadi wakil wali kota hingga Bupati untuk mengikuti kontestasi Pilkada.

"Pernah ditawari jadi bupati di suatu daerah lalu menempati posisi jadi wakil wali kota juga pernah, tapi saya jawab, 'terima kasih', karena saya tidak ingin ikut terlibat," ujarnya.

Aktor pemeran film "Habibie Ainun" itu bahkan blak-blakan mengaku bahwa proses pencalonan bisa secepat itu dan bahkan tanpa mempertanyakan soal kredibilitas.

Baca Juga: Reza Rahadian Berikan Orasi pada Aksi Kawal Putusan MK: Ini Negara Bukan Milik Keluarga Tertentu

Menurutnya, seorang calon pemimpin harus memiliki kredibilitas atau kemampuan sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat, mengingat tugas yang diemban bukan hal yang sembarangan dan terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Reza juga menilai penawaran posisi kepala daerah hanya didasarkan pada popularitas bukan pada kredibilitas atau kemampuan seseorang dalam memimpin suatu daerah.

"Saya menilai prosesnya kok secepat dan semudah itu ya? Padahal harusnya ditanya dulu, apakah saya ini kredibel atau tidak? apakah saya mampu atau tidak, atau punya knowledge (pengetahuan) soal itu, nah itu gak ada," tutur Reza.