Mahasiswa menuntut pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang belakangan ini menuai polemik.
Kedua program tersebut dinilai menguras anggaran negara dan seharusnya pemerintah bisa lebih fokus prioritaskan dana APBN dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk jaminan pendidikan hingga kesehatan yang bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh rakyat.
6. Hentikan Pemusatan Kekyasaan, Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan kembalikan Otonomi Daerah
7. Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Daerah Sumatra dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Hentikan Represifitas dan Intervensi TNI-Polri dalam Ruang Sipil serta Bubarkan YON-TP
Mahasiswa menuntut penghentian keterlibatan instrumen militer dan aparat keamanan di ruang sipil serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi.
Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) juga belakangan ini menuai kritik. Meluasnya alih fungsi lahan memicu konflik agraria, penolakan warga adat akibat wilayah sakral terganggu, yang mempertanyakan urgensi pengerahan pasukan TNI secara masif saat negara tidak dalam kondisi darurat.
Itulah sejumlah tuntutan yang disampaikan BEM UI dan aliansi mahasiswa dalam aksi "Merebut Kemerdekaan" di Bundaran HI Jakarta.
Melalui aksi ini, perwakilan BEM UI dan IPB menegaskan bahwa pengawalan terhadap kebijakan pemerintah harus terus berjalan.
Gerakan ini merupakan eskalasi dari aksi-aksi sebelumnya demi mewujudkan perbaikan ekonomi, yang sekaligus jadi momentum bagi mahasiswa untuk guna menyuarkan keresahan rakyat untuk merebut kembali kemerdekaan yang adil dan berdaulat.
"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" ujar Ketua BEM UI, Yalathof, jelang aksi demo dimulai.
"Karena kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan kepentingan kelompok tertentu. Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," tegasnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini