SketsaNusantara.id - Pemerintah memastikan akan memberikan penjelasan resmi terkait meninggalnya lima peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) sebagai bagian dari persiapan menjadi calon manajer Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah masih mengumpulkan berbagai informasi mengenai peristiwa tersebut sebelum menyampaikan keterangan secara lengkap kepada publik.
Saat ditemui usai menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu 28 Juni 2026, Prasetyo meminta masyarakat menunggu penjelasan resmi yang akan disampaikan dalam waktu dekat.
"Hari ini acaranya Konvensi Sains Teknologi Industri, ya. Nanti waktunya, pada waktunya nanti akan kita sampaikan," ujar Prasetyo kepada wartawan.
Kasus meninggalnya peserta SPPI menjadi perhatian publik karena terjadi saat para peserta baru mengikuti tahapan awal Pelatihan Dasar Militer. Program tersebut merupakan bagian dari pembekalan bagi calon manajer yang nantinya akan ditempatkan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Koperasi Nelayan Merah Putih.
Sebelumnya, Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mengikuti perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, laporan mengenai peristiwa itu telah diterima dan dipantau langsung oleh kepala negara.
"(Presiden) monitor semua dong," kata Prasetyo.
Selain melakukan pemantauan, pemerintah melalui Istana juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia selama mengikuti pelatihan.
Prasetyo menegaskan rasa duka mendalam atas musibah tersebut dan memastikan pemerintah tidak akan mengabaikan proses evaluasi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan latihan.
Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan Iuran Paksa di Pemkab Cilacap, Ada Pejabat yang Pinjam Koperasi demi Setoran
"Kalau evaluasi jelas dong. Jelas ya? Kan semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, oh itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian, ya itu juga bagian dari evaluasi," tegasnya.
Ia menjelaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri apakah seluruh tahapan pelatihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bila ditemukan adanya unsur kelalaian, pemerintah memastikan hal tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.