SketsaNusantara.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Penolakan tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sony.
“Karena itu kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam keterangan resminya, Syarief menjelaskan bahwa Sony belum memenuhi syarat untuk memperoleh status justice collaborator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.
Syarat pertama yang tidak terpenuhi berkaitan dengan status Sony yang saat ini merupakan pelaku utama dalam perkara tersebut.
“Saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG sehingga dengan demikian yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama,” ujar Syarief.
Dalam keterangannya, Syarif juga menjelaskan bahwa ketentuan justice collaborator mensyaratkan pengaju bukan merupakan pelaku utama.
Syarief menambahkan, Justice Collaborator bisa diajukan oleh pihak yang membantu mengungkap pelaku yang lebih besar atau lebih dominan dalam suatu tindak pidana.
Selain itu, penyidik juga menilai Sony belum memenuhi syarat kedua, yakni mengakui perbuatannya.
“Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan,” kata Syarief.