Gus Fawait Usulkan Kredit Khusus Purna PMI Jember, Komitmen Siapkan Lapangan Kerja Baru

SketsaNusantara.id – Dalam upaya mendukung purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jember, calon Bupati Jember nomor urut 2, Muhammad Fawait, memperkenalkan program inovatif yang memfasilitasi akses kredit khusus melalui bank-bank milik pemerintah.

Hal ini diungkapkan saat Gus Fawait menghadiri Dialog Pemilu Kepala Daerah 2024 yang diinisiasi oleh Migran Care, pada Minggu 20 Oktober 2024.

Salah satu program andalan yang diusung Gus Fawait adalah kemudahan akses kredit bagi para purna PMI melalui Bank Jatim dan BPR Jatim, dua bank yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah daerah.

Baca Juga: Hadir dalam Dialog Migrant Care, Gus Fawait Berkomitmen Serius Perjuangkan Nasib Para Pekerja Migran

Menurutnya, langkah ini penting untuk mendorong para purna PMI agar dapat membangun usaha sendiri sepulang dari luar negeri.

“Purna PMI harus mendapat kemudahan kredit dari Bank Jatim dan BPR Jatim. Dengan begitu, mereka bisa mendirikan usaha yang bermanfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar,” ungkap Gus Fawait.

Gus Fawait menegaskan, jika terpilih, program ini akan menjadi prioritas untuk mengurangi pengangguran di Jember.

Baca Juga: Banjir Dukungan! Pengusaha Muda Jember Berikan Support Penuh ke Gus Fawait-Djoko Susanto

Melalui usaha-usaha yang dikelola oleh purna PMI, akan ada lebih banyak kesempatan kerja lokal yang dihasilkan, sehingga ekonomi masyarakat dapat terangkat.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait juga menyampaikan komitmennya secara langsung dengan menandatangani kesepakatan bersama Migrant Care.

"Saya hadir langsung dan menandatangani komitmen ini sebagai bentuk nyata dukungan kepada para PMI. Mereka adalah pahlawan devisa yang harus diperhatikan kesejahteraannya," katanya.

Baca Juga: Perkuat Pertanian Jember, Gus Fawait Fokus Dukung Produsen Benih Asli Daerah

Tak hanya soal kredit, Gus Fawait juga menyoroti lambatnya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan PMI di Jember, yang belum tuntas dibahas selama kepemimpinan sebelumnya.

Ia menilai, regulasi tersebut sangat penting untuk segera diberlakukan, mengingat provinsi dan kabupaten lain di Jawa Timur sudah memiliki payung hukum terkait PMI.