Sebagai langkah tegas, pihak kuasa hukum memberikan ultimatum kepada lebih dari 30 akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi tidak benar tersebut. Mereka diminta untuk segera menghapus konten dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 3x24 jam.
Jika imbauan tersebut tidak diindahkan, Minola menyatakan pihaknya siap membawa persoalan ini ke jalur hukum. Para penyebar hoaks berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan dalam KUHP terkait pencemaran nama baik.
“Jika tidak ada itikad baik, kami akan mengambil langkah hukum dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara,” tegas Minola.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi, terutama yang belum terverifikasi. Di era digital saat ini, penyebaran hoaks tidak hanya berdampak pada reputasi seseorang, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara. Di sini. KLIK DI SINI!