Menurutnya, jika Bawaslu serius melawan korupsi, langkah konkret harus diarahkan pada para pemberi, bukan hanya penerima.
Unggahan Fedi pun ramai mendapat dukungan. Kritik tersebut dianggap mewakili kegelisahan publik yang menilai pendekatan Bawaslu tidak seimbang.
Banyak warganet yang menyoroti praktik politik uang masih marak terjadi, terutama menjelang pemilu, ketika banyak peserta pemilu menggunakan uang untuk memengaruhi pemilih.
"Kocak! selalu rakyat terus yang disalahin. Stop terima politik uang, padahal mereka gak tegas sama pelaku pelanggaran pemilu," tulis salah satu warganet.
"Narasinya menyuruh menolak uang, tapi yang punya uangnya kaya gak dilarang," komentar netizen lainnya. "@bawaslu_RI juga harus tegas tangkap politisi yang bagi-bagi amplop dong," timpal warganet lainnya.
"Pemilu kemarin gencar banget politik uangnya, ada yang terang-terangan kasih bansos, sampe heran kok bisa gak ketangkep, malah dia lolos jadi wapres, dah lah mereka juga gak bakal berani," sindir netizen lainnya.
Kritik ini semakin relevan mengingat Bawaslu sendiri pernah mengakui adanya tantangan dalam menangani kasus money politics.
Pada pemilu 2024, Bawaslu mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan politik uang, bahkan ada yang melakukan pelanggaran selama masa tenang.
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 dinilai menjadi momen refleksi bagi Bawaslu untuk menunjukkan langkah nyata dalam memerangi korupsi, termasuk menindak praktik money politics.
Tantangan ini bisa menjadi dorongan bagi Bawaslu untuk memperkuat pengawasan dan mendukung kampanye yang lebih sehat.
Tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga menindak tegas para pelaku utama yang membuat politik uang terus terjadi di Indonesia.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini